Network
Adapun dari jumlah keseluruhan tenaga honorer tersebut banyak dijumpai di instansi daerah.
“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” lanjutnya.
Dengan adanya pengesahan RUU ASN ini, dipastikan tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer dan tetap aman bisa terus bekerja.
Baca Juga: UPDATE! Data Statistik BKN Terkait Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK 2023 Terpantau Sampai 3 Oktober 2023
Namun, nantinya akan dilakukan perluasan skema dan mekanisme kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna mewujudkan penataan tenaga honorer.
Adapun mengenai detailnya, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Selain itu, juga tidak boleh ada penurunan pendapatan untuk tenaga honorer saat ini, karena kontribusi tenaga non-ASN tersebut dinilai sangat signifikan.
Baca Juga: Update Pelamar CPNS 2023! Instansi Ini Masih Sepi Peminat per 3 Oktober 2023, Apa Saja?
Meski demikian, Anas juga menyebutkan bahwa penataan tenaga honorer ini diharapkan tidak membebani fiskal pemerintah.***
