Network
BERITASOLORAYA.com – Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji dan umrah. Salah satu upaya Kemenag adalah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
KBIHU merupakan kelompok yang menyelenggarakan ibadah haji dan umrah, serta sudah memenuhi perizinan berusaha. Arsad Hidayat selaku Direktur Bina Haji mengungkapkan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dijawab KBIHU sejalan terbitnya PMA Nomor 7 Tahun 2023.
Adanya sejumlah tantangan KBIHU ini disampaikan Arsad Hidayat dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Forum Komunikasi (FK) KBIHU Tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Mukernas FK KBIHU ini berlangsung selama 3 hari yaitu 6-8 November 2023.
Baca Juga: Biaya Haji 2024 Naik Jadi Rp105 Juta per Jemaah, Benarkah? Simak Penjelasan Kemenag Berikut Ini
Seperti yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari situs resmi Kemenag, ternyata ada 8 tantangan untuk KBIHU. Adapun beberapa tantangan yang dikatakan oleh Arsad Hidayat selaku Direktur Bina Haji saat Mukernas I FK KBIHU Tahun 2023 di antaranya adalah sebagai berikut.
Tantangan pertama adalah tuntutan profesionalitas dalam melakukan tugas sebagai lembaga bimbingan manasik dan pendampingan jemaah. KBIHU tidak lagi mengurus tugas-tugas yang menjadi kewenangan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi, misalkan mengatur penempatan akomodasi di Makkah dan Madinah.
Kedua, dapat memberikan manasik yang moderat dan mengangkat tema-tema kemudahan (taysir). Hal ini penting karena penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang akan didominasi jemaah haji lanjut usia (lansia).
Ketiga, jemaah semakin kritis dalam menilai layanan, termasuk layanan bimbingan haji. KBIHU harus bisa mendengar dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi jemaah haji, khususnya yang berkaitan dengan peribadatan.
