Network
“Namun perlu diingat, tetap diperlukan evaluasi dan monitoring terhadap pemangkasan proses bisnis tersebut agar tidak ada kendala dalam perjalanannya,” lanjutnya.
Dalam acara rapat koordinasi dengan tema Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Profesionalisme ASN, Haryomo Dwi Putranto juga menyampaikan pendapatnya.
Baca Juga: Mau Tahu Cara Menghitung Nilai Akhir PPPK 2023 Kemenag? Simak Rumus Perhitungannya
Plt Kepala BKN tersebut menyatakan bahwa keadaan saat ini belum dapat memberikan dukungan yang baik bagi terlaksananya penerapan UU ASN, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023.
“Salah satu yang menjadi persoalan adalah saat ini jabatan tidak melekat pada pangkat,”ucap Haryomo, seperti dikutip BeritaSoloRaya.com dari website BKN.
“Ada ASN yang jabatannya tinggi, namun pangkatnya tidak tinggi. Hal ini menimbulkan masalah terhadap kinerja ASN,” lanjutnya.
Haryomo menambahkan, nantinya yang akan menjadi fokus paguyuban adalah adanya keselarasan antara pangkat dengan jabatan.
Dengan adanya keselarasan tersebut, lanjut Haryomo, maka arahan Presiden Joko Widodo tentang birokrasi yang lincah akan terwujud.
Baca Juga: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Tahun 2023 Ditunda, Ini yang Jadi Penyebabnya
Sejumlah hal lain terkait pemerintahan juga dibicarakan dalam acara yang dihadiri Paguyuban Kementerian PANRB, stakeholder beberapa universitas, dam elemen masyarakat tersebut.***
