BERITASOLORAYA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencari jalan tengah masalah kepegawaian tenaga honorer di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2023 di Balikpapan, pada Kamis, 23 Februari 2023.
Jokowi juga menyebutkan bahwa ada tenaga honorer yang berjumlah ribuan di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara.
Baca Juga: Menpan RB Makin Tegas dengan Pejabat Fungsional, Aturan Ini Sudah Mulai Berlaku
"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Jokowi sebagaimana dilansir BeritaSoloRaya.com dari akun YouTube Sekretariat Presiden.
Kemudian, Jokowi juga menuturkan kala dirinya menjadi Wali Kota Surakarta, rekrutmen tenaga honorer sudah dihentikan.
"Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicari jalan tengah," tutur Jokowi.
Baca Juga: Selamat, 293 Guru Honorer Sah Menjadi ASN PPPK, Nadiem: Terjamin Kompetensi dan Kualitasnya...
Masalah terkait tenaga honorer yang berjumlah masih banyak yang disinggung presiden tersebut diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022-2023
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Isran meminta kepala daerah untuk turut mendukung mempertahankan tenaga honorer, terutama untuk guru.
Gubernur Kalimantan Timur tersebut juga menilai kepala daerah harus mempertimbangkan beberapa hal yang akan berpengaruh jika tenaga honorer dihapus.
"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," katanya.
Sementara itu, ia juga menyinggung bagaimana jika memang akan dihapus, padahal tenaga honorer juga dibutuhkan.
“Dipikir-pikir lah, jangan asal hapus honor itu,” tegas Isran.
Baca Juga: Pendaftaran SNBT Telah Dibuka, Berikut Persyaratan yang Harus Dipenuhi Siswa untuk Mendaftar
Menurutnya, menghapuskan tenaga honorer tidak bisa menjadi alasan karena negara tidak mengalami kendala dalam hal keuangan.
“Itu urusan negara. Negara perlu mampu menciptakan lapangan kerja di luar itu,” pungkasnya.***