Network
"Awalnya, antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sepakat mengangkat seluruh guru honorer menjadi PPPK. Waktu itu kita sepakat tidak ada tes, tapi ternyata ada undang-undang yang menyatakan harus tes," tandasnya.
"Kami setuju dengan catatan formalitas saja. Nyatanya, prosesnya jadi seribet ini," sambung Djohar.
Bahkan Djohar menyatakan bahwa kesepakatan yang terjalin hingga kini belum terpenuhi.
Baca Juga: Lirik Sholawat Bil Qurani Saamdhi Cover Ai Khodijah, Tembus 3,5 Juta Tayangan di Youtube
"Sampai sekarang ini sudah merusak perjanjian kebersamaan awal kita bahwa tes itu hanya memenuhi undang-undang dan mereka dihitunglah pengabdian mereka yang sudah belasan tahun dengan honor Rp200 ribu, jauh dari rumah," tukasnya.
Sebenarnya harapan diangkatnya 1 juta guru honorer sebagai penghargaan pengabdian guru honorer.
"Itulah harapan kita penghargaan dari pemerintah. Waktu itu disebutkan 1 juta guru honorer akan diangkat," pungkasnya.
Baca Juga: Memberi Bekal dan Menghidupi Anak, Begini Kunci Amalan dari Simbah Nyai Chudlori
Namun yang mendaftar hanya sekitar 500 ribuan orang. Bahkan proses pengangkatan sangatlah ribet. Djohar Arifin mengatakan bahwa hal tersebut seolah-olah menjadi akal-akalan pemerintah untuk menghambat.
"Ternyata yang mendaftar 570 ribuan orang begitu ya. Kita harapkan ini semuanya sudah diangkat. Begitu tes kita tidak pedulikan hasil tesnya karena hasil tesnya ya pengabdian selama ini," kata Djohar.
