Network
“Apakah kurikulum baru memberi ruang yang lebih kepada guru? Apakah memberikan pembelajaran yang fokus kepada siswa sesuai minat dan bakatnya?,” kata Syaiful.
Selain itu, Syaiful juga menyoroti apakah Kurikulum Meredeka memberi ruang yang reflektif dan evaluatif.
“Apakah bisa memberi ruang yang reflektif dan evaluatif? Apakah berdampak lebih baik? Semuanya belum bisa kami evaluasi,"lanjutnya.
Oleh karena itu, ketua Komisi X DPR tersebut mengatakan bahwa sekolah diberikan pilihan apakah masih menggunakan Kurikulum 2013 atau menerapkan Kurikulum Merdeka.
Implementasi kurikulum ditentukan berdasarkan kesiapan sekolah.
"Karena evaluasi membutuhkan kurun waktu lama. Saya membayangkan, outputnya baru akan bisa dilihat selama dua sampai tiga tahun ke depan,” ucapnya.
Baca Juga: Ternyata Ada Perubahan Hak yang Diperoleh PPPK di RUU ASN, Soal Jaminan Hari Tua?
Perlu diketahui bahwa keputusan sekolah tidak diwajibkan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka didapat setelah perdebatan panjang antara pemerintah dan DPR RI.
Wacana diangkat setelah pemerintah memberi opsi agar sekolah diwajibkan menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai pengganti Kurikulum 2013.
Namun setelah perdebatan panjang tersebut, kata Syaiful, DPR RI dan pemerintah masih akan menghitung dan mempertimbangkan banyak aspek tentang kawajiban implementasi Kurikulum Merdeka.
