Network
BERITASOLORAYA.com – Pengangkatan 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK merupakan salah satu program pemerintah khususnya Kemendikbud dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Program ini direalisasikan dari tahun 2021 sampai tahun 2023.
Menurut Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Prof. Unifah Rosyidi, program pengangkatan 1 juta guru PPPK 2021 sampai 2023 sudah hampir tercapai.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, masa kerja tenaga honorer guru termasuk honorer lainya, dimungkinkan akan berakhir sampai November 2023.
Baca Juga: Simak 9 Tips Tubuh Tetap Sehat dan Bugar saat Berpuasa Ramadhan, Begini Caranya...
“Sebenarnya sudah terekrut jumlahnya secara resmi 300 sampai 400 ribu. Tapi kekurangannya sekitar 500 ribu,” ucap Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di Semarang Minggu 5 Maret 2023.
Sebagai organisasi yang menaungi guru seluruh Indonesia, PGRI konsisten akan mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim untuk konsisten merealisasikan statementnya.
“Tugas kami di organisasi mengawal dan mengingatkan beliau Mendikbud untuk konsisten dengan statementnya,” tutur Unifah.
Unifah juga menjelaskan dalam Konferensi Kerja Provinsi IV PGRI Jateng Masa Bakti XXII, bahwa program 1 juta guru merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membuka formasi guru PPPK.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi permasalahan tenaga honorer guru yang telah mengajar lama, dengan jumlah data mencapai 700.000 orang.
“Tapi waktu momen ulang tahun PGRI kemarin yang ke 77, Mendikbud di sini (Semarang), dengan Presiden Joko Widodo, menyatakan jika satu juga tidak selesai maka program akan dialihkan ke pusat,” imbuhnya.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa 1444 H Tahun 2023 untuk Kota Yogyakarta, LENGKAP
Sebagai ketua PGRI, Unifah juga memberikan penjelasan jika PGRI terus berkomunikasi untuk menuntaskan program 1 juta guru PPPK yang selama ini menjadi permasalahan alot dan beban pemerintah, baik dari pemerintah sebelumnya ataupun era Presiden Joko Widodo.
“PGRI di daerah, misalnya Jawa Tengah berkomunikasi dengan gubernur, PGRI kabupaten atau kota berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten atau kota,” tutur Unifah.
Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi juga menambahkan, jika jumlah guru yang telah direkrut sebagai PPPK belum seimbang, saat ini baru sekitar 300 ribu, dan di tahun ini mungkin akan bertambah menjadi 500 ribu.
“Sisanya masih berjumlah 500 ribuan. Jumlahnya memang banyak. Untuk Jawa Tengah sendiri, yang agak berat terutama guru SMA dan SMK. Formasinya hampir terpenuhi, namun jumlah yang memenuhi passing grade banyak,” ujar Ketua PGRI Jateng Muhdi.
Permasalahan guru honorer sampai saat ini memang belum mencapai titik yang seimbang, karena sangat disayangkan pengadaan program 1 juta guru PPPK belum merambah pada guru agama di sekolah lingkup Kementerian Agama dan sekolah negeri di Pemerintah Daerah.***
