Network
Haryanto mengajukan interupsinya terkait adanya 1000 guru PPPK Kalsel yang belum menerima tunjangan yang menjadi hak mereka.
Haryanto juga mengungkapkan tentang kecilnya jumlah tunjangan yang diterima para guru tersebut yang hanya berjumlah sekitar Rp223ribu per bulan untuk setiap orang.
Baca Juga: Aturan Baru THR 2023, Guru Sertifikasi Dapat Tambahan hingga 50 Persen, Cek Tanggal Pencairannya
Jumlah tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan tunjangan yang diterima para PNS, padahal sumber pembayarannya sama, yaitu APBD.
Diketahui, seharusnya para guru tersebut berhak menerima tunjangan sekitar Rp2.300.000,- per bulan, sama seperti yang diperoleh PNS.
Hal itu karena adanya alokasi anggaran sebesar Rp36 miliar yang ditujukan bagi pembayaran tunjangan guru PPPK wilayah tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD, H. Supian HK mengatakan bahwa permasalahan pencairan tunjangan guru PPPK Kalsel telah berada dalam penanganan Komisi IV Bidang Kesra.
Perlu diketahui, Komisi IV Bidang Kesra tersebut juga menangani bidang pendidikan dan tenaga kerja, seperti dilansir BeritaSoloRaya.com dari Antara.
