Network
Hetifah sendiri mengaku istilah marketplace guru sedang dicari padanannya yang lebih sesuai, agar bisa menunjukkan upaya pemerintah dalam memiliki basis data yang bagus soal kondisi setiap sekolah, kebutuhan PPPK guru di sekolah tersebut hingga bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi.
Saat ini, berdasarkan penuturan Hetifah, ada sekitar 40 kabupaten/kota dan 5 pemprov yang belum memberikan formasi bagi PPPK guru. Ini tentu merugikan guru honorer daerah tersebut karena sulit mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK guru.
Baca Juga: Mendikbud Canangkan Program Marketplace untuk Guru, Apa Keunggulannya?
Dengan demikian, solusi penyelesaian guru honorer atau PPPK guru bukan hanya soal sosialisasi, melainkan ada beberapa hal yang harus diubah dalam kebijakannya, seperti menyerahkan masalah ini langsung kepada pemerintah pusat.
Perlunya solusi tepat agar masalah kebutuhan guru segera diatasi. Disebutkan Mendikbud Nadiem, melalui marketplace guru nantinya sekolah bisa mengakses atau mengundang siapa saja yang bisa menjadi guru di satuan pendidikan tersebut agar kebutuhan PPPK guru terpenuhi.
Mendikbud Nadiem menjelaskan bahwa yang bisa terinput dalam sistem ini adalah para guru honorer yang sudah mengikuti seleksi untuk menjadi ASN PPPK guru dan lulusan PPG Prajabatan.
Artinya, tenaga yang terdata di marketplace guru adalah mereka yang sudah berhak mengajar di sekolah. Para guru honorer yang sudah ikut seleksi ASN PPPK guru dan lulusan PPG Prajabatan memiliki kesempatan direkrut secara langsung oleh sekolah lewat marketplace guru.
Harapan Mendikbud Nadiem, dengan skema marketplace guru, tidak ada lagi guru yang kesulitan mencari kerja, lantaran bisa lebih fleksibel mendaftar ke sekolah manapun yang diinginkan.
