Network
Ia menilai gagasan marketplace guru hanya menyelesaikan masalah penyaluran guru ke sekolah-sekolah saja, bukan mengangkat guru menjadi PPPK, seperti permasalahan guru saat ini.
“Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” tambahnya.
Baca Juga: PNS Bisa Poligami dan Ketentuan Jadi Istri Kedua, Cek Aturannya
Program pemerintah yang diwakili Mendikbudristek Nadiem sebelumnya adalah melakukan rekrutmen terhadap 1 juta guru honorer dan menjadikan mereka sebagai pegawai PPPK.
Proses alih status ini dimulai dari rekrutmen dan segala tahap seleksinya, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga menempatkan guru honorer yang lulus seleksi menjadi ASN PPPK ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Saat ini, kata Ketua Komisi X DPR RI itu, proses pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK saja belum tuntas, meskipun sudah berjalan 2 tahun.
Ada berbagai kendala yang dihadapi dan menjadi penghambat guru-guru honorer butuh waktu yang lama diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pemerintah daerah yang enggan mengajukan formasi hingga berbagai kendala administrasi, seperti guru yang lulus seleksi tidak mendapat SK pengangkatan, hingga proses penempatan yang memicu konflik.
Baca Juga: PELAMAR DOSEN SIAP-SIAP, Kemenpan RB Ungkap Formasi CPNS Sudah Deal di Angka 15 Ribu…
Syaiful Huda menyebut banyaknya kendala dalam pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK butuh terobosan yang bersifat politis. Mendikbud Nadiem, menurutnya, bisa meminta kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang bagi hambatan-hambatan yang terjadi.
