BERITASOLORAYA.com - Masyarakat tentu sangat banyak terbantu dengan adanya pemberian bansos pada Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT 2023.
Pada tahun ini, penyaluran bansos PKH dan BPNT 2023 mengalami sedikit perubahan. Hal ini sudah diresmikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Kemensos, Perubahan skema penyaluran bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah disepakati antara Kemensos dengan BUMN pada 2 Maret 2023.
Pada tahun ini, penyaluran bansos PKH dan BPNT yang berupa sembako kepada masyarakat akan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kesepakatan tentang perubahan skema penyaluran bansos ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan beberapa perwakilan dari Himbara dan PT Pos Indonesia.
Dalam perubahan skema ini, Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dapat mengambil secara langsung atau cash melalui ATM atau bank terdekat dari masing-masing rumahnya.
“Jadi, kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyaluran itu melalui PT Pos,” ujar Tri Rismaharini selaku Mensos RI.
Baca Juga: Pekan ke-30 BRI Liga 1 Pertemukan Persib dan Persebaya yang Ingin Perbaiki Catatan Buruk
Perubahan penyaluran bansos PKH dan BPNT melalui bank ini bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif pada masyarakat, terutama para KPM.
Perubahan penyaluran bansos PKH dan BPNT ini juga akan memudahkan kepada para PKM, dimana mereka dapat mengambil bantuan dimana dan kapan saja karena difasilitasi oleh ATM.
Pada konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos di Jakarta Pusat, Mensos menyampaikan bahwa perubahan kebijakan ini adalah hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI sehingga ia memastikan bahwa bahwa BPNT/sembako tidak lagi melalui e-warong.
Baca Juga: Jelang All England 2023: Tim Indonesia Turunkan 15 Wakil Terbaiknya. Siapa Sajakah? Cek di Sini
“Kita tidak menggunakan e-warong lagi. Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai). Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu, kita menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung,” ujar Mensos.
Begitu pula disampaikan oleh wakil Menteri BUMN bahwa perubahan penyaluran akan mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan dan mempergunakan bantuan.
“Bisa (langsung) melakukan transaksi pencairan sehingga tak perlu masyarakat harus mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari,” ujarnya.
Terakhir, dari pihak Himbara dan PT Pos Indonesia menyanggupi untuk menyalurkan bantuan ke seluruh daerah di Indonesia.
Baca Juga: Tenaga Honorer Auto Diangkat PPPK? Begini Pernyataan Menteri PANRB dan Peraturan yang Berlaku..
Dengan banyaknya kabupaten/kota di Indonesia, PT Pos Indonesia dan Himbara akan menyalurkan bantuan sosial dengan jumlah yang berbeda-beda, masing-masing yaitu 83 kabupaten/kota untuk PT Pos Indonesia, dan 431 kabupaten/kota untuk Himbara dan BSI.
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2023 ini akan menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.***