BERITASOLORAYA.com - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menciptakan pasar kendaraan listrik agar tidak terjadi dominasi produk impor dari perusahaan asing seperti yang telah terjadi pada industri otomotif konvensional.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya mewajibkan pembuatan pabrik kendaraan listrik di Indonesia tetapi juga menetapkan tingkat komponen dalam negeri minimal sebesar 85 persen.
Pandangan ini muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tentang pemberian insentif kendaraan listrik yang berlaku mulai 1 April 2023 yang lalu.
Baca Juga: ADA HADIAH, Ikutan Pilih Logo IKN Bisa Dapat Sepeda Motor Listrik Gratis Caranya Begini
Pemberian insentif tersebut dinilai sebagai bagian integral dari ekosistem industri Nikel-Baterai-Mobil Listrik, terutama dalam menciptakan pasar di dalam negeri, khusus dalam produksi kendaraan listrik.
Dalam upaya menciptakan pasar kendaraan listrik, pemerintah harus mewaspadai jangan sampai produk impor perusahaan asing menguasaipasar dalam negeri, sebagaimana yang terjadi pada industri otomotif konvensional selama ini.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari situs resmi UGM pada hari Selasa, 11 April 2023, Fahmy mengusulkan agar pemerintah menetapkan persyaratan transfer teknologi, terutama kemampuan teknologi dalam waktu 5 tahun, sehingga pada saat yang tepat, kendaraan listrik dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.
Baca Juga: Ini Dia 3 Alasan Mobil Listrik atau EV Lebih Boros Ketika di Jalan Tol
Menurut Fahmy, memberikan insentif saja tidak cukup untuk membangun pasar kendaraan listrik di Indonesia jika tidak diimbangi dengan tersedianya infrastruktur stasiun pengisian listrik yang memadai.
Ia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi bagian integral dari pembentukan ekosistem industri kendaraan listrik.
Menurutnya, perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-satunya penyalur listrik di Indonesia harus memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
PLN telah menunjukkan komitmennya dengan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk kendaraan listrik.
Baca Juga: Inilah Plug-in Hybrid. Mobil Listrik yang Masih Minum Bensin
Berdasarkan data, pada tahun 2022 sudah tersedia sebanyak 616 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 1.056 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), dan 6.705 Sistem Pengisian Listrik Umum (SPLU).
Infrastruktur tersebut telah tersedia di banyak kota di Indonesia, dan PLN terus melakukan penambahan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang semakin bertambah.
Fahmy menyatakan bahwa di tahun 2023, PLN berencana untuk menambah infrastruktur dengan target mencapai 750 unit SPKLU, 3.000 unit SPBKLU, dan 15.000 unit SPLU.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa PLN harus memiliki tekad yang konsisten dalam menjalankan program migrasi dari menggunakan batubara menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Baca Juga: HORE! PLN sebut Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik Jelang Lebaran, Sampai Kapan?
Dia mengemukakan bahwa jika hal ini dilakukan, di masa depan akan tercipta penggunaan energi yang ramah lingkungan dari awal hingga akhir, sehingga Indonesia dapat mencapai target zero carbon pada tahun 2060. ***