BERITASOLORAYA.com - Saat ini, bantuan sosial atau bansos sedang menjadi sorotan. Hal tersebut karena Presiden Jokowi membagikannya di tengah-tengah masa kampanye Pemilu 2024.
Tidak hanya dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000, Pemerintah juga membagikan bantuan pangan berupa beras. Tercatat hingga awal Januari, total beras yang telah digelontorkan mencapai 185 ton untuk sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat.
Selain karena dikeluarkan pada momen pemilu, kondisi tata kelola pangan di Indonesia yang masih belum stabil ketika ratusan ton beras bansos disalurkan juga disinyalir menimbulkan masalah tersendiri.
Anggota DPR dari fraksi PKS, Hidayatullah, menyebutkan bahwa pemberian bansos yang terkesan ‘jor-joran’ menyebabkan kelangkaan beras dan komoditas pangan lainnya seperti daging ayam.
Baca Juga: JELANG RAMADHAN! Pemkab Bojonegoro Salurkan Bansos, Cek Besaran Nominalnya di Sini
"Peranan komoditas makanan mencapai 74,21 persen, sementara non makanan hanya sebesar 25,75 persen (Maret 2023), pemerintah harus segera mengatasi, apalagi disinyalir jor-joran bansos beras juga merupakan penyebab beras langka,” ujarnya.
Hidayatullah melanjutkan bahwa kelangkaan sembako meningkatkan potensi adanya inflasi karena ketidakseimbangan harga dan ketersediaannya.
"Rakyat mengeluh harga makanan terus melonjak naik, masalah ini terkait tata kelola yang masih semrawut kemudian data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang, terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras,” ujarnya.
Sementara itu, hal yang berbeda disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arif Prasetyo Adi yang menyatakan bahwa bansos justru memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan.
Dia menambahkan bahwa bansos adalah bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat.
Baca Juga: KUR BRI 2024 Buka Pinjaman Tanpa Jaminan Hingga Rp50 Juta, Berikut Persyaratannya
"Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas, mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua," katanya.
Presiden Jokowi angkat bicara tentang kaitan antara naiknya harga beras dengan pemberian bansos yang masif.
Jokowi mengklaim bahwa tidak ada hubungan antara kelangkaan dan kenaikan harga sembako dengan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah.
“Gak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan batuan pangan, tidak ada sama sekali,” kata Jokowi usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 15 Februari 2024.
Lebih lanjut, presiden menegaskan bahwa pembagian bansos justru tidak hanya membantu rakyat dengan memberikan bantuan langsung namun juga mengendalikan harga pasar.
“Karena justru ini yang bisa mengendalikan, suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, wah sudah melompat (harganya),” ujarnya.
Menteri Perdagangan juga menyatakan bahwa untuk menangani masalah kelangkaan beras, pemerintah akan mengimpor beras dan meyakinkan masyarakat bahwa stok bahan pangan akan stabil dan aman.***