BERITASOLORAYA.com – Bantuan sosial atau bansos terus disalurkan pemerintah kepada keluarga ekonomi menengah. Bansos mulai disalurkan kembali setelah Pemilu Pilpres 2024 selesai diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Bansos disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. KPM adalah keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan bansos dan telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.
Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang.
Untuk itu, pemerintah menyalurkan bansos sebagai hak rakyat miskin. Bansos yang merata dan tepat sasaran akan membantu KPM memenuhi kebutuhan di tengah kenaikan harga bahan pokok saat ini.
Baca Juga: Bansos BPNT 2024 Cair Lagi Usai Pemilu ke Rekening KKS Bank Himbara, Cek Nama Penerima Bantuan di Sini
Penyaluran Bansos Harus Merata dan Tepat Sasaran
Dikutip BERITASOLORAYA.com dari Youtube TVR Parlemen pada 19 Februari 2024, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Hasbi Asyidiki mengatakan bantuan sosial seharusnya dibagikan sesuai data kemiskinan, namun kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Hasbi mempertanyakan data Bansos El Nino kepada Mensos RI dalam rapat kerja. Mensos RI mengkonfirmasi data tersebut berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hak bansos tidak hanya untuk petani. Namun fakta di lapangan bantuan El Nino hanya dikhususkan untuk petani.
Menurut Hasbi, pembagian bansos tidak harus terfokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas.
Hasbi menyatakan, Bantuan Sosial atau bansos adalah hak rakyat. Rakyat berhak bertanya kepada Pejabat Pemerintahan terkait kinerjanya selama menjabat.
“Yang paling penting adalah bansos adalah hak rakyat. Saya selalu mengatakan hak rakyat harus kembali kepada rakyat. Makanya saya selalu menyampaikan rakyat berhak bertanya baik kepada Presiden, kepada Menteri, kepada anggota DPR, kepada Gubernur, kepada Wali Kota, Bupati, apa saja yang telah dikerjakan selama mereka menjabat,” kata Muhamad Hasbi Asyidiki.
Berikutnya, Hasbi mengatakan penyaluran bansos harus merata dan tepat sasaran.
“Harapannya tentu (penyaluran bansos) tepat sasaran. Itu paling penting,” kata Hasbi.
Hasbi beserta Kementerian Sosial berharap dengan penyaluran bansos yang merata dan tepat sasaran maka tujuan graduasi dapat tercapai dan terwujud.
Graduasi adalah keluarnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat dari program bansos sebab taraf kehidupan KPM meningkat setelah diberi bansos.
Pembagian bansos harus disalurkan merata dan tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Penyaluran Bansos yang merata dan tepat sasaran dapat mewujudkan graduasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***