Network
BERITASOLORAYA.com - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menciptakan pasar kendaraan listrik agar tidak terjadi dominasi produk impor dari perusahaan asing seperti yang telah terjadi pada industri otomotif konvensional.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya mewajibkan pembuatan pabrik kendaraan listrik di Indonesia tetapi juga menetapkan tingkat komponen dalam negeri minimal sebesar 85 persen.
Pandangan ini muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tentang pemberian insentif kendaraan listrik yang berlaku mulai 1 April 2023 yang lalu.
Baca Juga: ADA HADIAH, Ikutan Pilih Logo IKN Bisa Dapat Sepeda Motor Listrik Gratis Caranya Begini
Pemberian insentif tersebut dinilai sebagai bagian integral dari ekosistem industri Nikel-Baterai-Mobil Listrik, terutama dalam menciptakan pasar di dalam negeri, khusus dalam produksi kendaraan listrik.
Dalam upaya menciptakan pasar kendaraan listrik, pemerintah harus mewaspadai jangan sampai produk impor perusahaan asing menguasaipasar dalam negeri, sebagaimana yang terjadi pada industri otomotif konvensional selama ini.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari situs resmi UGM pada hari Selasa, 11 April 2023, Fahmy mengusulkan agar pemerintah menetapkan persyaratan transfer teknologi, terutama kemampuan teknologi dalam waktu 5 tahun, sehingga pada saat yang tepat, kendaraan listrik dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.
Baca Juga: Ini Dia 3 Alasan Mobil Listrik atau EV Lebih Boros Ketika di Jalan Tol
