BERITASOLORAYA.com - Perihal tunjangan kinerja atau tukin bagi PNS, Menpan RB mengungkapkan sedang berdiskusi bersama Menkeu untuk memikirkan jalan keluar paling aman. Azwar Anas berusaha supaya birokrasi bisa berdampak untuk menghasilkan tunjangan kinerja dengan besaran yang normal bagi PNS, sehingga penyalurannya juga merata.
Menpan RB kemudian menyebutkan bahwa perihal birokrasi berdampak ini dikhawatirkan tidak akan efektif, hal ini juga yang dicemaskan oleh Presiden Jokowi. Masalahnya, birokrasi berdampak juga akan terhubung dengan kebijakan tunjangan kinerja bagi PNS.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari YouTube Kemenkeu RI, menurut Menpan RB, yang perlu diperbaiki adalah sistem dari birokrasi berdampak kali ini agar tunjangan kinerja juga tak terlalu sedikit atau terlalu banyak.
“Maka, birokrasi berdampak ini salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kalau pimpinan detail ngecek anggaran ini apakah anggaran berdampak atau tidak,” jelas Azwar Anas saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia.
Menurut yang dipaparkan Menpan RB, jika tidak berdampak alhasil yang muncul tetap itu-itu saja, padahal belum tentu berdampak.
Lebih lanjut, Azwar Anas juga mengatakan kalau hal menjadi kerisauan Presiden Jokowi dan pemerintah, oleh karena itu sistem penilaian RB dirubah.
“Kita ini kadang sibuk ngurus administrasi agar nilai RB-nya ini naik, maka harus ada 295 pertanyaan yang harus dijawab dan ribuan dokumen yang harus di upload,” kata Menpan RB tersebut.
Sebab inilah, saat menjelang penilaian RB banyak pihak yang melakukan rapat di hotel dan dihadiri pula oleh konsultan lalu mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menaikkan nilai RB.
Berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi supaya ajak sampai PNS golongan bawah juga dalam rapat, begitu pula di kementerian dan lembaga.
Kemudian, mengenai SKP, Menpan RB membahas terkait penyusunan PP ASN akan segera dirampungkan dalam hal SKP bisa memberi penilaian yang efektif.
Hal ini lantaran kinerja organisasi yang masih sangat rendah, sedangkan laporan SKP nya semuanya bagus “Kita cek ternyata 95% SKP kita bagus semua, ini harus dirubah,” jelasnya.
Baca Juga: SELAMAT, Dana KJP Plus Tahap 1 Cair Bulan Mei 2023, Ini Cara Mudah Cek Penerima dengan NIK
Berdasarkan data yang dibagikan, bahwa SKP nya 99,76% baik padahal kinerja organisasi yang masih begitu rendah. Azwar Anas kemudian mengatakan, karena alasan inilah kemudian pemerintah mengebut penyusunan PP, salah satunya penyusunan PP ASN.
Menurutnya, ia perlu melakukan langkah maju yang berdampak, bahwa PP akan segera dituntaskan bersama Kemenkeu.
“Kita sedang duduk dengan Kementerian Keuangan ini, kita lakukan percepatan supaya kita segera bisa masuk 5.0 tadi,” jelas Menpan RB tersebut.
Azwar Anas kemudian membahas perihal tunjangan kinerja bagi PNS, “Tunjangan kinerja ini bapak presiden mengingatkan, ini menjadi hak sekarang padahal dengan adanya penyeragaman pendapatan ini tidak mendorong peningkatan kinerja karena tidak ada diferensiasinya.”
Menurut Menpan RB sendiri, penghitungan tunjangan kinerja akan didasarkan pada baik buruknya kinerja setiap PNS, yang mana nanti rendahnya tukin tandanya kinerja pegawai tersebut masih kurang.
“Nah, ini sedang kita hitung, bahwa mereka yang berkinerja baik akan mendapat tunjangan kinerja yang lebih bagus tentunya, tapi mereka yang tidak berkinerja baik maka tidak sama tunjangan kinerjanya.”
Karena seluruhnya dipukul rata menjadi hak, maka kinerjanya tetap saja, oleh sebab itu Menpan RB mengungkapkan adanya kenaikan gaji PNS.
“Ini sedang dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, dengan demikian pegawai yang tidak berkinerja bagus, semestinya tunjangan kinerjanya juga tidak bagus,” imbuh Azwar Anas lagi.
Baca Juga: Kabar Gembira untuk Guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Tahun 2023
Maka, kemungkinan bukan tunjangan kinerja saja yang sistemnya dirubah, tapi gaji PNS juga akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini.
Lalu, kabar mengenai PP ASN yang saat ini sedang dirumuskan dan dipercepat, maka kemungkinan regulasi bagi PNS akan segera diperbaharui.***