BERITASOLORAYA.com - Polemik tenaga honorer masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, baik non ASN maupun pemerintah.
Sehubungan dengan hal itu, Komisi I DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan DPD Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kota Cirebon mengenai tenaga honorer.
Pertemuan yang membahas tentang tenaga honorer tersebut diadakan bersama BKPSDM, BPKPD dan DPKP, di Griya Sawala Gedung DPRD pada Senin, 16 Januari 2023.
Tenaga honorer K2 (THK2) dalam rapat dengar pendapat (RDP) meminta kejelasan mengenai kesempatan mengikuti seleksi PPPK.
Dani Mardani, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon menjelaskan, AHN Kota Cirebon meminta diberikan kesempatan untuk mengikuti PPPK bagi tenaga honorer K2.
Para tenaga honorer K2 juga ingin memastikan status kepegawaiannya sehubungan dengan isu penghapusan seluruh tenaga honorer pada tahun 2023.
Adapun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan jelas menegaskan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat.
“Karena itu, kami semua menaruh harapan tenaga K2 ini bisa diikutsertakan pada seleksi P3K,” ujar Dani.
Baca Juga: Program Magang untuk Mahasiswa dari Kemdikbud Tahun 2023, Cek Kriteria dan Berkas yang Diperlukan...
Untuk tenaga honorer di Kota Cirebon, Komisi I juga berharap adanya perhatian khusus dari Pemda terkait nasib kesejahteraannya untuk ke depan.
Hal itu karena gaji tenaga honorer masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, banyak sekali tenaga honorer K2 yang gajinya masih di bawah UMR Kota Cirebon.
“Saya kira ini prioritas yang diperjuangkan. Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat dari pemerintah Kota Cirebon,” kata Dani.
Baca Juga: Kabar Gembira bagi Guru PAUD, SD, SMP, dan SMA bisa Dapatkan Tunjangan di Awal April. Apa Saja?
Pembukaan formasi bagi tenaga honorer THK2 tenaga administrasi dan teknis pada tahun 2023, untuk kepastiannya, Komisi I akan menunggu hasil dari konsultasi BKPSDM dengan BKN.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa pada bulan Februari mendatang hasil konsultasi BKPSDM akan diminta.
“Kemudian, menunggu hasil rapat BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah mengenai usulan formasi P3K tahun 2023,” katanya.
Sementara itu, usulan formasi PPPK tahun 2023 dari seluruh perangkat daerah sedang dipersiapkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati.
Disebutkan bahwa dalam waktu terdekat, BKPSDM akan menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Negara terkait usulan formasi tersebut.
Adapun kesulitan tenaga honorer THK2, tenaga administrasi dan teknis yang diusulkan menjadi PPPK, ditegaskan oleh Lakshmi, karena terbentur PermenPANRB Nomor 76/2022 tentang JF yang dapat diisi oleh PPPK.
Disampaikan bahwa formasi tenaga administrasi dan teknis tidak tersedia pada usulan P3K. Usulan formasi ASN PPPK harus sesuai PermenPANRB Nomor 76/2022.
Lakshmi menyebut bahwa pihaknya akan menunggu aturan terbaru dari BKN, sebab setiap daerah sudah menyampaikan penyelesaian THK2.
Baca Juga: Cara Unduh Aplikasi Dapodik 2023. yang Terbaru dan Resmi Rilis dari Kemdikbud. Begini Langkahnya....
Bambang Permadi selaku sekretaris AHN Kota Cirebon menyebut, sejauh ini data honorer K2 di Kota Cirebon sebanyak 145 orang.
Berdasarkan keseluruhan jumlah, 2 di antaranya adalah tenaga guru honorer dan yang lainnya adalah tenaga administrasi serta tenaga teknis.
Diharapkan nantinya ada hasil baik, terkait tenaga honorer K2 Kota Cirebon dalam rapat tersebut.
Bambang mengaku hanya dapat menunggu keputusan hasil konsultasi BKPSDM dengan BKN mengenai usulan formasi P3K bagi tenaga administrasi dan teknis.
Baca Juga: ASN Ini Full Senyum, Terima TPP Hingga Naik 200 Persen, Daerah Ini Siap Salurkan Tamsil, MANTAP!
“Kami berharap hasil konsultasi BKPSDM dengan BKN ini bisa membuka kesempatan bagi tenaga honorer K2 untuk diusulkan menjadi P3K,” terangnya.
Dalam rapat tersebut, juga dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD lainnya, Affiati, Edi Suripno, R Endah Arisyanasakanti, dan Yusuf.***