BERITASOLORAYA.com - Baru-baru ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ke publik bahwa dicurigai telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di dalam tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seperti yang sudah dilansir BeritaSoloRaya.com lewat laman resmi Kominfo, Info Publik, Mahfud MD menyampaikan bahwa ada suatu transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kemenkeu.
Hanya saja, Mahfud MD mencoba menegaskan jika kasus tersebut disinyalir tidak hanya membawa nama Kemenkeu.
“Saya ingatkan di sini, bahwa di kementerian lain, kita juga punya data yang banyak tentang ini. Ini ada semua, orang-orang yang dekat dengan Anda, dan seterusnya,” ucap Menko Polhukam, saat jumpa pers di gedung Kemenkeu, Sabtu 11 Maret 2023.
Laki-laki yang lahir di Sampang, Madura itu pun berpendapat jika transaksi janggal sebesar Rp300 triliun tersebut, bukan sepenuhnya tanggung jawab seorang Sri Mulyani, malah mustinya diusut oleh aparat penegak hukum.
Bukan Korupsi Perseorangan
Mahfud MD dalam penyampaiannya ketika jumpa pers menegaskan jika temuan soal Rp300 triliun tersebut bukan korupsi perseorangan, melainkan tindak pidana pencucian uang, atau biasa dikenal dengan TPPU.
Baca Juga: 2 Dana Kesejahteraan untuk ASN Pensiunan, Termasuk Guru dan Kepsek, Cek Kriteria Penerima
Ia menjelaskan lebih lanjut kepada awak media bahwasanya, angka Rp300 triliun tersebut disinyalir merupakan gabungan dari banyak transaksi aneh, dari sekian ratus pegawai Kemenkeu, yang melakukan pencucian uang.
“Saya ingatkan dari sekarang, di kementerian itu yang seperti ini banyak. Orang beli proyek, seakan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, bikin itu yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ,” ujar Mahfud MD.
Kolaborasi antara Mahfud MD dan Sri Mulyani
Hingga saat ini, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan Sri Mulyani, dalam penanganan selanjutnya.
Baca Juga: Download Materi Pokok Soal Seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022 dengan CAT. Klik di Sini!
Ia pun menilai, jika apa yang sudah dilakukan Sri Mulyani selama ini, dalam hal pembersihan atas oknum yang ada di dalam tubuh Kementerian Keuangan, adalah suatu hal yang tepat.
Namun kembali lagi, melihat perkara besar, persoalan tentang Rp300 triliun yang terjadi di tubuh Kemenkeu, Mahfud MD mengaku siap untuk bekerja sama dengan Sri Mulyani untuk melakukan “bersih-bersih”, serupa yang ia lakukan terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Demikian berita yang telah selesai disampaikan. Sudah sepatutnya untuk masyarakat turut serta mengawal kasus yang terjadi di lembaga/kementerian Indonesia.
Hal yang bisa dilakukan setidaknya memantau perkembangan berita dari waktu ke waktu, terlebih khusus soal dugaan TPPU di dalam tubuh Kemenkeu dan lembaga-lembaga lainnya, seperti yang sudah disampaikan Mahfud MD dan Sri Mulyani.***