Network
BERITASOLORAYA.com – Info terkait nasib tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN jelang adanya penghapusan masih terus diupayakan pemerintah.
Untuk menyelesaikan masalah nasib tenaga honorer sebelum adanya penghapusan non ASN pada November 2023, pemerintah pun masih mencoba mencari solusi terbaik.
Kementerian PANRB juga telah melangsungkan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI untuk membahas nasib tenaga honorer atau non ASN dalam menentukan solusi terbaik kedepan.
Baca Juga: Semua Tenaga Honorer Hanya Butuh Alternatif Ini Jika Ingin Diangkat ASN, Menpan RB Beri Tanggapan
Dalam Raker tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas telah mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian nasib tenaga honorer jelang penghapusan non ASN, ada tiga opsi yang ditawarkan kepada Komisi II DPR RI.
Menteri PANRB menilai, tiga opsi yang ditawarkan tersebut akan menjadi alternatif solusi dalam upaya untuk menyelesaikan nasib tenaga honorer atau non ASN kedepan.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," ucap Menteri PANRB saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada November 2022 lalu.
Baca Juga: Tunjangan Guru Alami Perubahan Ini dalam RUU Sisdiknas. Bagaimana Penjelasannya? Lihat di Sini...
Pada tiga opsi yang ditawarkan Menteri PANRB tersebut, tentunya akan berdampak baik kekurangan maupun kelebihan dari solusi yang akan diambil bagi nasib tenaga honorer jelang penghapusan non ASN pada November 2023 nanti.
Oleh karena itu, Menteri PANRB mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pemerintah akan berupaya agar pelayanan publik dan reformasi birokrasi dapat berjalan normal sekaligus menghindari tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” Jelas Menteri PANRB.
Menteri PANRB menjelaskan untuk solusi alternatif pertama, apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diangkat semua maka perlu kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Namun, apabila pemerintah sanggup menyediakan anggaran yang cukup besar maka kemungkinan tenaga honorer diangkat jadi ASN akan semakin besar.
Selain itu, Menteri PANRB juga mengungkapkan bahwa jika seluruh tenaga honorer diangkat semua menjadi ASN maka akan ada tantangan karena masih meraba-raba perihal kualitas dan kualifikasi non ASN tersebut.
Adapun terkait solusi alternatif yang kedua, Menteri PANRB menilai apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diberhentikan semua maka akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Menpan RB.
Apabila pemerintah tidak mengambil opsi alternatif 1 dan 2, maka akan ada pengangkatan tenaga honorer atau non ASN sesuai dengan prioritas secara bertahap.
Demikian info terkait nasib tenaga honorer yang tidak diangkat jadi ASN semuanya jelang penghapusan non ASN jika pemerintah belum sanggup dari segi keuangan negara.***
