“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” Jelas Menteri PANRB.
Untuk solusi alternatif yang pertama, Menteri PANRB menjelaskan apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diangkat semua maka perlu kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Baca Juga: Semua Tenaga Honorer Hanya Butuh Alternatif Ini Jika Ingin Diangkat ASN, Menpan RB Beri Tanggapan
Di sisi lain, Menteri PANRB juga menilai jika seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN semua maka akan ada tantangan karena masih meraba-raba perihal kualifikasi dan kualitas dari non ASN tersebut.
Menteri PANRB juga menilai jika pemerintah mengambil alternatif solusi kedua maka akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Menpan RB.
Baca Juga: Tunjangan Guru Alami Perubahan Ini dalam RUU Sisdiknas. Bagaimana Penjelasannya? Lihat di Sini...
Ketiga, akan ada pengangkatan tenaga honorer atau non ASN sesuai dengan prioritas secara bertahap jika pemerintah tidak mengambil opsi yang pertama dan kedua.***