Network
Opsi dari Menteri PANRB tersebut kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menentukan langkah dan mengambil kebijakan.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," ujar Menteri Anas.
Selain menjelaskan terkait tiga opsi tersebut, Menteri PANRB juga menjelaskan adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia,”ucap Menteri Anas.
Baca Juga: Tenaga Honorer Ini Diprioritaskan PANRB untuk Diangkat Menjadi ASN, Ternyata Golongannya adalah....
Menteri Anas juga menambahkan bahwa pihak Kemenpan RB juga akan terus berupaya agar tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaannya, selain juga bisa meningkatkan kualitas ASN dalam melayani publik.
“Dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” imbuhnya.
Menteri Anas juga menjelaskan bahwa jika opsi pertama diterapkan, maka kekurangannya adalah akan memerlukan banyak anggaran dana.
Di samping itu, apabila seluruh non ASN diangkat menjadi ASN, maka tantangan besarnya adalah tentang bagaimana kualifikasi dan kualitas dari tenaga honorer itu sendiri.
