Network
BERITASOLORAYA.com – Tenaga honorer hingga saat ini terus disorot oleh berbagai pihak, utamanya karena pembayaran gaji yang dirasa belum mampu memberikan kesejahtaraan.
Soal tenaga honorer bidang kesehatan yakni nakes dan non nakes, kali ini menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU Komisi IX DPR dengan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes.
RDPU tersebut menyoroti nasib tenaga honorer nakes dan non nakes yang belum mendapat kesejahteraan dan dianggap memiliki gaji yang tidak manusiawi.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 25 Januari 2023 di Jakarta tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mendukung pemerintah segera menyejahterakan tenaga honorer, khususnya yang ada di bidang kesehatan.
Menurutnya, aspek kesehatan merupakan tanggung jawab pihak pemerintah dan perlu dihadirkan untuk masyarakat. Sementara itu, honorer nakes yang ikut menjadi penyelenggara bidang kesehatan masih bernasib memprihatinkan.
Tenaga honorer nakes dan non nakes, menurut Itet, telah mengabdi dan bekerja pada negara tanpa rasa pamrih dan tulus.
“Honorer nakes dan non nakes dengan pengabdian yang sudah lama, itu juga harus dihargai. Jangan habis manis sepah dibuang,” ujar Itet.
Layaknya profesi terhormat seperti hakim, anggota Komisi IX DPR RI tersebut berujar bahwa tenaga honorer kesehatan pun perlu dihargai.
“Kan mereka adalah Wakil Tuhan, justru tenaga kesehatan itu adalah Wakil Tuhan,” sambung Itet usai Rapat Dengar Pendapat Umum, dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi DPR RI.
Atas perjuangannya yang tulus dalam melayani para pasien, Itet merasa honorer nakes dan non nakes perlu diperjuangkan kesejahterannya baik itu oleh DPR maupun pemda dengan cara bersinergi.
Baca Juga: Sukses Tangani Pandemi, Presiden Jokowi Paparkan Sejumlah Langkah Strategis Pemerintah
Aspek kesehatan yang ikut ditumpu oleh tenaga honorer nakes dan non nakes merupakan aspek penting dalam suatu negara, di samping aspek pendidikan dan kesejahteraan.
Dengan perhatian lebih dari pemerintah untuk bidang kesehatan ini, tenaga honorer nakes dan non nakes bisa melayani pasien dengan perasaan gembira tanpa perlu memikirkan kesejahteraan dari gaji yang diperoleh.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, kesejahteraan nakes dan non nakes masih jauh dari harapan. Apalagi status kepegawaian mereka hingga kini belum jelas.
“Masa ada nakes yang honornya cuma dari 60 ribu, 90 ribu, 100 ribu, ini kan tidak manusiawi, padahal mereka melayani manusia. Ini harapan saya, yuk kita mari bersama-sama berjuang untuk mereka supaya mereka bisa juga sejahtera,” ungkapnya.
Demi menyelesaikan honorer khususnya nakes dan non nakes melalui pengangkatan menjadi PPPK, Itet berharap masalahnya dapat dibenari terlebih dahulu dari akarnya.
Menurutnya, database untuk mengecek data nakes perlu dibenahi sehingga manajemennya bisa lebih tertata. Bermula dari hal tersebutlah kesejahteraan tenaga honorer nakes bisa mulai digapai.
Baca Juga: Catat, 3 Hari Tidak Masuk, Tunjangan Sertifikasi Guru Tidak akan Cair, Simak Ketentuannya!
Dengan database yang lebih rapi, dapat terlihat mana tenaga yang sudah menjadi ASN dan mana yang masih non ASN atau honorer. Hal ini dapat dilakukan mulai dari pemerintah daerah.
“Nah yang leading sector untuk mengangkat mereka adalah dari (pemerintah) daerah, kepala-kepala daerah, sehingga mereka harus juga mengangkat mereka melalui database,” tuturnya.
Selain itu, Itet berharap honorer nakes yang mengabdi lebih lama pun bisa dihargai.***
