Network
BERITASOLORAYA.com - Ada alasan tersendiri bagi Ganjar Pranowo menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah.
Ganjar Pranowo beralasan banyak Pemerintah Daerah yang belum siap jika tenaga honorer dihapus, termasuk Provinsi Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan review dulu sebelum benar-benar menghapus tenaga honorer.
Karena dampak besar akan timbul dari penghapusan tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Juknis Baru, Tunjangan Sertifikasi Guru Tidak akan Cair Jika 3 Hari Tidak Masuk
Ganjar sendiri bahkan langsung berkomunikasi dengan Azwar Anas, Menteri PANRB yang baru untuk masalah tenaga honorer ini.
Tidak tanggung-tanggung, Ganjar langsung menghubungi Azwar Anas lewat pesan pribadi terkait isu tenaga honorer yang menjadi perhatian banyak orang tersebut.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar.
Selain membahas masalah tenaga honorer, Ganjar juga membahas soal ASN, terutama dalam perekrutan PPPK.
Baca Juga: Selamat Kepada para Guru, Tidak Perlu Ikut PPG untuk Sertifikasi 2023, Caranya Mudah Sekali....
Ganjar ingin tes potensi akademik dihilangkan dan diganti dengan skill yang yang sesuai dengan formasi yang dibuka.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” ucap Ganjar.
Ganjar juga membahas soal rekrutmen ASN agar menyeleksi ASN yang kompeten lalu diberikan reward dan memberikan kedudukan posisi jabatan tertinggi di kepegawaian pemerintah.
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi,” ujar Ganjar.
“Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” lanjutnya.
Ganjar menilai kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh MenpanRB sangat tergesa-gesa.
Karena kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan dalam hal ini di setiap instansi daerah.
Di setiap provinsi daerah, tenaga honorer sangat dibutuhkan karena masih kekurangan pegawai SDM.
Baca Juga: Terbaru! Subsidi Pembelian Motor Listrik Segera Turun, Menko Marves: 7 Juta Kira-Kira
“Maka saran saya di-review dulu,” pinta Ganjar.
Itulah usulan dari Ganjar Pranowo kepada MenpanRB terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Harapan Ganjar, tenaga honorer benar-benar bisa diperhatikan oleh pemerintah agar kesejahteraan dan status mereka bisa segera diangkat oleh pemerintah. ***
