Network
BERITASOLORAYA.com – Pemerintah berencana memboyong ribuan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara RI (Polri) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keseriusan rencana pemerintah untuk memboyong para pegawai ASN, TNI, dan Polri ditandai dengan rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin, 30 Januari 2023.
Rencana pemerintah memindahkan ribuan ASN, TNI, dan Polri ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono.
Baca Juga: Rekrutmen CPNS dan Calon PPPK Akan Dibuka di Tahun 2023, Persiapan Pemerintah Sampai Mana?
Dilansir BeritaSoloraya.com dari portal resmi menpan.go.id, Menteri PUPR membeberkan bahwa pemerintah akan memboyong 16,9 ribu orang pegawai ASN, TNI, dan Polri ke IKN hingga tahun 2024.
Ia mengatakan bahwa pada tahap awal, pemerintah akan segera membangun 47 tower rumah susun sebagai rumah dinas yang khusus diperuntukkan sebagai hunian atau rumah dinas para ASN, TNI, dan Polri.
“Tadi sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun,” ujar Menteri PUPR seusai Ratas bersama Presiden Jokowi.
Menurut penuturan Menteri PUPR Basuki, pembangunan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di proyek IKN ini akan dimulai pada tahun 2023.
Ia menuturkan bahwa jika target selesai tahun 2024, maka pembangunan rumah dinas ini harus dimulai bulan Juni sampai Juli tahun 2023.
Baca Juga: Bukan Hanya Guru dan Nakes, Formasi Ini Bakal Jadi Kebutuhan Prioritas Pemerintah di Seleksi CASN 2023
“Kalau dalam jadwalnya kalau supaya selesai 2024 ya Juni-Juli [2023] harus sudah mulai bekerja,” kata Basuki.
Pembangunan rumah dinas bagi ribuan ASN, TNI, dan Polri ini disebut menghabiskan anggaran sebesar Rp9,4 Triliun.
Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa pembangunan rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri ini menggunakan model apartemen.
Menteri Basuki model apartemen sejalan dengan konsep kota hutan atau forest city yang diusung dalam pembangunan IKN.
“Sesuai dengan konsep forest city. Kalau dia enggak tower, dia makin menyebar. Supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” terang Basuki.
Sebelum dilakukan pembangunan, Menteri PUPR mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei mengenai kebutuhan hunian ASN di IKN.
Baca Juga: Iba Nasib Tenaga Honorer, Anggota DPR Ini Ajukan Usulan kepada Sejumlah Menteri. JHT Salah Satunya...
Dengan adanya survei ini, dapat diketahui siapa yang memilih apartemen dan siapa memilih rumah tapak.
“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” kata Basuki.
Di sisi lain, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya menargetkan akan ada 11 ribu ASN yang dipindah ke IKN.
Ia mengatakan bahwa ASN yang dipindahkan ke IKN adalah ASN yang terkait dengan deputi-deputi atau yang memiliki tugas inti.
Baca Juga: Jangan Terlewat Lagi, Guru Sertifikasi dan Non Diundang Kemdikbud Mengikuti Agenda Berikut, Link Ada di Sini
“Tidak semua kementerian akan pindah tapi terkait dengan deputi-deputi atau mereka yang memiliki tugas inti,” jelas Menteri PANRB.
Meski demikian, hal ini tentu saja masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi.***
