Network
Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PANRB guna menemukan titik terang adanya solusi dari masalah tenaga honorer yang hasilnya nanti akan dilimpahkan kepada DPR.
Hasil rapat bersama antara Menteri PANRB bersama kepala daerah dan BKN selanjutnya akan dilimpahkan kepada DPR, guna ditindaklanjuti menjadi kebijakan resmi pemerintah.
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non ASN di seluruh Indonesia dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," ucap Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.
Selain dihadiri oleh kepala daerah dan BKN, rapat koordinasi itu juga dihadiri APPSI, APEKSI, dan APKASI.
"Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa faktor," ujar Menteri PANRB.
Berdasarkan hal tersebut, maka penanganan masalah tenaga honorer tentu akan mempertimbangkan berbagai macam faktor.
Salah satunya yaitu akan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan juga sisi lamanya pengabdian para tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah.
Wali Kota Bogor, Bima Arya juga menyatakan bahwa hasil dari rapat bersama ini nantinya bisa memberikan titik terang terutama untuk para tenaga honorer.
