Network
"Asumsi awal tuh 800 ribu an dikasih waktu sekian untuk masuk dari semua Kementerian, Lembaga dari unsur Pemerintah Daerah. Akhirnya per November kemarin ternyata Kementerian PANRB mendapati 2.421.100," kata Komisi II DPR.
Dalam hal ini, dari jumlah tenaga honorer yang telah dimasukkan ke pendataan, masih ada tenaga honorer yang merasa tidak terdata.
"Kemudian data ini diverifikasi lagi sama Kementerian PAN-RB, ternyata ada yang gak valid, jadi diadakan uji publik dan perbaikan data namanya," kata Komisi II DPR RI.
Baca Juga: Info Tenaga Honorer: Pemerintah Akan Bentuk Tim Ini Guna Penyelesaian Non ASN. Lebih Cepat Selesai?
Dari pendataan tersebut, Pemerintah juga pernah meminta agar Kepala Daerah memberikan Surat Pertanggung jawaban Mutlak ke tenaga honorer.
Akan tetapi, tidak semua Kepala Daerah yang menyampaikan SPTJM ke tenaga honorer yang ada di Daerahnya.
"Kalau gak salah datanya waktu itu 35 persen," kata Komisi II DPR RI, sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com dari RDPU Komisi II DPR RI, pada Januari 2023 lalu.***
