Network
BERITASOLORAYA.com - Ada sinyal positif untuk nasib para guru honorer yang saat ini masih terkatung-katung. Hal itu sejurus dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu.
Azwar Anas merinci beberapa permasalahan terkait dengan guru honorer atau tenaga honorer yang lain. Pemerintah, kata dia, berusaha mencarikan opsi terbaik untuk mereka.
Permasalahan guru honorer atau tenaga horner lainnya masih menjadi salah satu problematika yang belum terpecahkan.
Dia mengungkapkan ada beberapa poin penting dalam permasalahan honorer dalam pengambilan solusi. Pertama, tidak akan ada PHK massal. Kedua, tidak ada pengangkatan massal tenaga honorer menjadi ASN dan tidak ada penambahan anggaran.
Baca Juga: Ingin Tahu Berapa Besar BOSP yang Didapat? Simak Ulasan Berikut, Cara Menghitung dan Ketentuannya
"Targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua tidak ada penambahan anggaran dan tidak ada pengangkatan seluruhnya menjadi ASN," ungkapnya, dikutip BeritaSoloRaya.com dari channel YouTube Guru Abad 21, Rabu 15 Maret 2023.
Dia menjelaskan seandainya tenaga honorer diangkat semua untuk menjadi ASN, hal itu akan menjadi beban bagi negara.
Azwar Anas juga memaparkan bahwasanya jika seandainya adanya PHK massal bagi tenaga honorer, tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sebab pemerintah akan melihat adanya peningkatan pengangguran.
Baca Juga: ALHAMDULILLAH, 550 Ribu Guru Honorer Ini Akhirnya Dapat Penempatan, Jadwal Selanjutnya
Selain itu, dia juga mengatakan bahwasanya, tenaga honorer sudah membantu penyelenggaraan negara selama ini. Tentu, pemerintah tidak bisa memberhentikan mereka secara massal.
"Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar atau yang kedua diberhentikan seluruhnya," ungkap Azwar Anas.
Menurutnya, jika diberhentikan seluruhnya, tentu akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik.
Dia menjelaskan opsi terbaik adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas yang sudah dijalankan mulai tahun 2022-2023. Beberapa tenaga honorer yang diprioritaskan adalah dari sektor pendidikan dan kesehatan.
"Kami sudah siapkan 700 ribu formasi bagi kesehatan dan pendidikan tetapi yang diusulkan Pemerintah Daerah hanya 400 ribu," katanya.
Dia mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengusulkan PPPK yang memang diprioritaskan untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Sujud Syukur, 3.043 Pelamar P1 PPPK Guru yang Penempatannya Dibatalkan Dapat Kabar Bahagia
Saat ini, pihaknya sedang mengajukan 1 juta untuk formasi. Formasi yang diajukan ini untuk 2024.
Azwar Anas menambahkan tenaga non ASN tentu tidak hanya dari sektor pendidikan maupun kesehatan, tapi di banyak tempat juga banyak yang menggunakan tenaga honorer di berbagai instansi.
Oleh karena itu, katanya pemerintah tidak akan menggulirkan kebijakan PHK massal, agar tenaga honorer bisa tetap bekerja.***
