Network
Ia meminta agar pemerintah bisa menghormati para guru PPPK yang sebelumnya sudah lulus seleksi dan berupaya maksimal dalam memenuhi standar dan prosedur.
Bertahun-tahun ratusan ribu lulusan rekrutmen guru PPPK masih belum jelas nasibnya. Ada berbagai masalah yang tidak kunjung usai seperti tidak adanya formasi penempatan, jangka waktu kontrak yang bervariasi, honor tidak sesuai, hingga belum keluarnya SK pengangkatan.
Baca Juga: Benarkan Tahun 2023 ada Kenaikan Gaji PNS? Simak Tanggapan Anggota II DPR RI Berikut Ini
Dengan demikian, ia mengingatkan agar proses penyelesaian segala problematika guru PPPK ini harus dikuatkan dengan konsolidasi dan sinergi antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan terkait.
Masalah utama yang perlu diselesaikan adalah soal data dapodik, karena rekrutmen guru PPPK erat kaitannya dengan ketersediaan data di dapodik.
“Salah satu persoalan besar kita kemarin adalah tidak sinkronnya data dapodik dengan data pemerintah dan pemda,” ungkap politisi Fraksi PKS tersebut.
Menurutnya, konsolidasi dan sinergi data guru di dapodik akan sangat memudahkan pemerintah pusat, daerah, dan dinas pendidikan untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan guru.
Dengan basis data yang sinkron dan tertata, seharusnya tidak ada lagi guru honorer yang lulus seleksi sebagai guru PPPK tapi tidak ada formasi atau kekurangan jam mengajar.
Baca Juga: HORE, Nakes Honorer Siap Jadi ASN Tahun 2023, DPR Dukung Penuh 100 Persen !
