Network
Dimana pemerintah tidak akan menjalankan pemberhentian massal atau PHK massal.
“Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023. Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas,” imbuhnya.
Selanjutnya, pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk mengurangi pendapatan tenaga honorer yang diterima saat ini, sehingga kedepannya harus ada skema yang adil.
Mengingat pada rekrutmen CASN 2023 ini akan membuka seleksi CPNS dan PPPK, dimana pada seleksi PPPK akan memprioritaskan pada bidang tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Maka setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Tentu ini bisa menjadi kabar gembira untuk seluruh tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia.
Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth.
“Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80 persennya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II dan selebihnya pelamar umum. Tahun 2022 rekrut 396.000 PPPK, dimana 90 persennya tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II. Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN,” imbuh Menteri Anas.
