Network
BERITASOLORAYA.com – Kementerian PANRB akhirnya memberikan kabar gembira untuk seluruh tenaga non ASN atau tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Pembahasan penuntasan tenaga honorer semakin masif dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama dengan DPR dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah tenaga honorer kini semakin membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang di Indonesia.
Hal itu tentu akan menjadi masalah bagi pemerintah, sebab menurut UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, disebutkan bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.
“Arahan Bapak Presiden Jokowi jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya. Perkiraan kita sebenarnya jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022, tetapi begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Datanya kini sedang diaudit BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng DPR. Opsinya dibahas di RUU ASN, kemudian nanti ada regulasi turunannya,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian Agama.
Dalam hal ini, Menteri PANRB menjelaskan bahwa dalam menangani masalah tenaga honorer ini akan melaksanakan arahan dari Presiden Jokowi.
Dimana pemerintah tidak akan menjalankan pemberhentian massal atau PHK massal.
“Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023. Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas,” imbuhnya.
Selanjutnya, pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk mengurangi pendapatan tenaga honorer yang diterima saat ini, sehingga kedepannya harus ada skema yang adil.
Mengingat pada rekrutmen CASN 2023 ini akan membuka seleksi CPNS dan PPPK, dimana pada seleksi PPPK akan memprioritaskan pada bidang tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Maka setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Tentu ini bisa menjadi kabar gembira untuk seluruh tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia.
Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth.
“Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80 persennya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II dan selebihnya pelamar umum. Tahun 2022 rekrut 396.000 PPPK, dimana 90 persennya tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II. Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN,” imbuh Menteri Anas.
Pada akhirnya, Menteri PANRB menjelaskan bahwa kedepannya semoga tidak ada instansi pemerintah yang merekrut tenaga honorer.
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru,” pungkas Anas.***
