Network
Ia berpendapat, kalau DPR membiarkan jutaan tenaga honorer diberhentikan maka sudah pasti tidak etis, yang mana lembaga ini justru adalah para dewan yang mewakili aspirasi masyarakat.
Penyelesaian tenaga honorer juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, begitulah ucap Syamsurizal.
Maka dari itu, demi menyelamatkan 2,3 juta tenaga honorer yang masih eksis sampai saat ini, DPR mengusulkan saran jangka pendek.
Usulan untuk jangka pendek ini untuk proses perpindahan posisi tenaga honorer ke dalam ASN, lebih tepatnya menjadi pegawai PPPK yang akan dijamin kesejahteraannya.
Dijabarkan oleh Syamsurizal terkait perpindahan tenaga honorer menjadi ASN bakal dibuatkan surat keputusan (SK) sebagai pejabat sementara (Pjs).
Keuntungan yang diperoleh apabila diberikan SK Pjs ini, supaya seluruh tenaga honorer setidaknya diberi kejelasan yang mutlak, tak hanya pegawai dengan status yang tidak disahkan dalam regulasi.
Kali ini, dengan adanya SK Pjs, tidak ada lagi para pegawai yang bernama tenaga honorer. Semuanya sudah pindah nama jadi PPPK.
Hanya saja, karena tidak bisa semua tenaga honorer diangkat menjadi PPPK dalam satu waktu bersamaan sebab minimnya formasi dan anggaran daerah, maka DPR mengusulkan agar para tenaga honorer ini diberikan SK Pjs untuk menjamin takkan ada yang diberhentikan.
