Network
BERITASOLORAYA.com - Djohar Arifin Husin selaku Komisi X DPR RI diisukan menyatakan rekrutmen 1 juta PPPK Guru hanyalah akal-akalan dari pemerintah.
Djohar Arifin, seorang politikus Fraksi Gerindra diisukan telah menilai program 1 juta PPPK Guru hanya digembar-gemborkan, padahal anggarannya tidak ada.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari YouTube Mas Guru, berikut pernyataan terkait PPPK yang disampaikan oleh Djohar Arifin Husin
"Untuk terus memperjuangkan nasib para guru-guru honorer kita," ujar Djohar Arifin.
Djohar Arifin mengharapkan pemerintah kembali pada kesepakatan awal terkait pengangkatan guru honorer berdasarkan lama pengabdian.
"Jadi kita mengharapkan pemerintah kembali pada kesepakatan pertama dengan Komisi X bahwa guru honorer itu akan diangkat semua," ujarnya.
Djohar Arifin, Komisi X DPR meminta agar guru honorer diangkat langsung dan hanya didasarkan pada masa kerja. Namun, Kemendikbud Ristek mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan undang-undang ASN.
Baca Juga: Ini 8 Penyebab Pemutusan Kontrak PPPK Guru, Cek Juga Syarat agar Dapat Diperpanjang Masa Mendidik
"Awalnya, antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sepakat mengangkat seluruh guru honorer menjadi PPPK. Waktu itu kita sepakat tidak ada tes, tapi ternyata ada undang-undang yang menyatakan harus tes," tandasnya.
"Kami setuju dengan catatan formalitas saja. Nyatanya, prosesnya jadi seribet ini," sambung Djohar.
Bahkan Djohar menyatakan bahwa kesepakatan yang terjalin hingga kini belum terpenuhi.
Baca Juga: Lirik Sholawat Bil Qurani Saamdhi Cover Ai Khodijah, Tembus 3,5 Juta Tayangan di Youtube
"Sampai sekarang ini sudah merusak perjanjian kebersamaan awal kita bahwa tes itu hanya memenuhi undang-undang dan mereka dihitunglah pengabdian mereka yang sudah belasan tahun dengan honor Rp200 ribu, jauh dari rumah," tukasnya.
Sebenarnya harapan diangkatnya 1 juta guru honorer sebagai penghargaan pengabdian guru honorer.
"Itulah harapan kita penghargaan dari pemerintah. Waktu itu disebutkan 1 juta guru honorer akan diangkat," pungkasnya.
Baca Juga: Memberi Bekal dan Menghidupi Anak, Begini Kunci Amalan dari Simbah Nyai Chudlori
Namun yang mendaftar hanya sekitar 500 ribuan orang. Bahkan proses pengangkatan sangatlah ribet. Djohar Arifin mengatakan bahwa hal tersebut seolah-olah menjadi akal-akalan pemerintah untuk menghambat.
"Ternyata yang mendaftar 570 ribuan orang begitu ya. Kita harapkan ini semuanya sudah diangkat. Begitu tes kita tidak pedulikan hasil tesnya karena hasil tesnya ya pengabdian selama ini," kata Djohar.
"Tapi begitu selesai kita tidak nyangka sampai seribet ini. Jadi seolah-olah Pemerintah mau akal-akalan menghambat ini semua dan akhirnya ya anggaran pun dibebankan ke daerah infonya," tambahnya.
Untuk itulah Djohar mengajak Komisi X kembali pada rencana awal untuk mengangkat guru honorer.
"Mereka sudah mengabdi luar biasa tahu-tahu tidak dihargai. Oleh karena itu mari kita Komisi X kembali ke awal. Guru honorer diangkat, terutama yang umur 35 tahun ke atas," jelasnya.
Ironisnya, kata Djohar, dari 173 ribuan peserta yang lulus PPPK Guru Tahap 1 yang sudah diberikan SK PPPK baru 90 ribuan. Malah ada 193 ribuan guru honorer lulus passing grade tetapi tidak kebagian formasi.***
