Network
Dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak mendapatkan penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 105.
Hal itu berbanding terbalik dengan yang terdapat di UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelumnya.
Pada UU Guru dan Dosen sebagaimana di atas disampaikan bahwa Pemerintah secara eksplisit mencantumkan pasal mengenai TPG, yakni pasal 16 ayat satu, dua dan tiga.
“Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai TPG antara RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru di Indonesia,” jelasnya.
Baca Juga: Jelang Persib vs PSM: Duel Luis Milla dan Bernardo Tavares, Mana yang Lebih Unggul?
Intinya dalam RUU Sisdiknas Tunjangan Sertifikasi Guru atau Profesi Guru ditempatkan dalam pasal peralihan. Sedangkan dalam UU sebelumnya diatur secara eksplisit di pasal 16.
Satriwan melanjutkan bahwa dugaan hilangnya pasal TPG dalam RUU Sisdiknas akan membuat jutaan guru dan keluarga merasa kecewa.
“RUU Sisdiknas yang menghapus pasal TPG seperti mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarga mereka. Dihilangkannya pasal TPG ini sedang jadi perbincangan serius para guru,” terangnya.
Diketahui jika selama ini, TPG merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Guru yang memperoleh tunjangan diharapkan dapat merasa lebih baik dalam kehidupannya.
Baca Juga: Gawat! Pasal Tunjangan Guru Hilang dalam Draf RUU Sisdiknas, P2G: Jutaan Guru di Indonesia Akan...
