Network
Maka dari itu, sebelum ketok palu, Gubernur Jateng masih berupaya membuka dialog dengan kalangan buruh, pengusaha, serta akademisi di Jateng untuk menyusun usulan formula yang tepat.
Nantinya, formula penetapan UMP dan UMK tersebut akan diusulkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Dengan formula-formula itu harapannya ada konklusi yang paling bagus, yang punya kemampuan nanti untuk bisa melaksanakan sehingga sama-sama enak,” ujarnya.
Sebelumnya, pada awal bulan lalu, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dirinya mendukung usulan kenaikan UMP dan UMK 2023 disesuaikan dengan laju inflasi di wilayah setempat.
“Pemprov Jateng mengusulkan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini,” kata Ganjar pada tanggal 6 November 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar mengaku bahwa pihaknya telah menyurati Kemnaker mengenai upaya jajarannya melakukan penjaringan aspirasi di kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan para pemangku jabatan lainnya.
Ganjar juga berencana untuk menyampaikan berbagai usulan mengenap penetapan UMP dan UMK kepada pemerintah pusat agar pemeirntah mengkaji ulang PP Nomor 36 tahun 2021.
Sejauh ini, Gubernur Jateng tertarik dengan usulan dari kelompok buruh yang menginginkan formula penetapan UMP mengacu pada laju inflasi.
