Network
"Defisit lebih dari Rp50 triliun. Makanya mengakibatkan persoalan rumit. Dibikin Perpres (64 Tahun 2020) dan harus cepat selesai. Dalam Pasal 54A, eksplisit jelas disebutkan, berkelanjutan program pendanaan KRIS agar tidak defisit. Sekarang (BPJS Kesehatan) sudah tidak defisit," lanjutnya.
Meskipun penerapan KRIS masih dalam proses pembahasan, beberapa rumah sakit telah mencoba menerapkannya. Ketua DPR RI juga memberikan sinyal bahwa penghapusan sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 peserta BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan.
Baca Juga: FIX, Bintang Muda Milik Timnas Inggris Bergabung dengan Real Madrid, Simak Selengkapnya…
Namun, perubahan ini tidak akan berlaku secara seketika. Revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan harus rampung dibahas sebelum program KRIS dan penghapusan kelas rawat inap dapat sepenuhnya terealisasi.
Ketua DPR RI berharap bahwa pembahasan mengenai implementasi sistem baru ini akan mempertimbangkan semua unsur yang diperlukan, termasuk kemudahan akses bagi masyarakat saat dirawat di rumah sakit.
“Saya harap pembahasan payung hukum penerapan sistem baru tersebut sudah mempertimbangkan semua unsur yang diperlukan, termasuk kemudahan akses bagi masyarakat saat dirawat di rumah sakit,” tegasnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan rawat inap kelas 1 BPJS Kesehatan akan ditiadakan untuk PNS dan pensiunan. Keputusan ini bertujuan untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Meskipun perubahan ini masih dalam proses pembahasan, dampaknya sudah mulai terlihat dengan adanya rumah sakit yang mencoba menerapkan KRIS.
