BERITASOLORAYA.com – Diskusi mengenai penataan tenaga honorer terus dilakukan oleh Kementerian PANRB, DPR, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 49 Tahun 2018, mulai tanggal 28 November 2023, tidak ada lagi tenaga honorer atau non ASN yang bekerja di instansi pemerintah.
Berdasarkan data, jumlah tenaga honorer mencapai 2,3 juta orang, jauh melebihi perkiraan yang diperkirakan hanya 400 ribu. Kenaikan drastis jumlah tenaga honorer ini terutama berasal dari sektor pemerintah daerah. Saat ini, 2,3 juta tenaga honorer ini tengah menantikan keputusan dari pemerintah mengenai masa depan mereka.
Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa PHK massal tidak diperbolehkan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menangani masalah tenaga honorer.
Meskipun regulasi yang berlaku menyatakan bahwa tenaga honorer tidak boleh lagi bekerja mulai November 2023, kenyataannya, penyelesaian bagi 2,3 juta tenaga honorer yang terdata tidak dapat dilakukan dalam satu waktu.
Baca Juga: 4 Cara Mengatasi Konflik di Tempat Kerja Ini Wajib Dicoba, Apa Saja? Cek Selengkapnya
Meskipun begitu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas tetap komitmen untuk melindungi tenaga honorer sesuai arahan dari Presiden Jokowi. “Ada 2,3 juta tenaga non ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023,” tuturnya saat berada di Kantor Kementerian Agama pada Jumat, 4 Agustus 2023 dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.
Menteri PANRB menambahkan, “Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas.”
Hal yang paling penting adalah penataan tenaga honorer akan difokuskan pada pelayanan dasar, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam rekrutmen ASN, tenaga honorer dalam kedua sektor tersebut akan mendapat peluang untuk terus berkembang secara positif.
Anas juga menjelaskan bahwa rekrutmen ASN akan secara bertahap menyerap tenaga honorer. Oleh karena itu, dari 2,3 juta non ASN atau honorer tersebut, sebagian besar akan dapat bergabung menjadi ASN dan secara selektif akan berkurang.
Baca Juga: Alhamdulillah! Banyak Pelamar Lulus PPPK Teknis 2022 Usai Reformulasi, Segini Peningkatannya
Pada tahun 2023, pemerintah berencana merekrut sekitar 572.000 ASN, dengan 80 persen dari posisi tersebut diperuntukkan bagi tenaga honorer, termasuk THK II. Sebelumnya pada tahun 2022, pemerintah telah merekrut 396.000 PPPK, dengan 90 persen di antaranya diisi oleh tenaga honorer.
Anas mengungkapkan, “Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif,”
Data mengenai 2,3 juta tenaga honorer saat ini sedang diaudit oleh BPKB. Rencana penataannya masih dalam pembahasan dan akan diatur dalam RUU ASN. Anas juga berharap tidak akan ada lagi instansi yang merekrut non ASN sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.***