Network
Perintah untuk tidak melakukan pemberhentian massal atau PHK massal pada 28 November 2023 merupakan perintah dari Presiden Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan mengkaji opsi melalui RUU ASN.
Jumlah non ASN yang setelah didata mencapai 2,3 juta mayoritas ada di Pemerintah Daerah. Beragam opsi dirumuskan untuk menemukan jalan tengah permasalah tersebut.
Sejauh ini opsi yang telah dipastikan adalah tidak adanya PHK massal pegawai non ASN pada tenggat waktu penghapusan tenaga honorer, tidak mengurangi pendapatan tenaga honorer, dan mengupayakan agar tidak terjadi pembengkakan biaya dalam proses menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, skema penyelesaian masalah kepegawain non ASN masih dibahas. “Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” ucap Alex Denni sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Kementerian PANRB.
“Tidak boleh ada pengurangan pendapatan (tenaga honorer),” ujarnya melanjutkan.
Sejauh ini, pemerintah terus melakukan rekrutmen ASN melalui seleksi PPPK dan CPNS, langkah yang dapat ditempuh oleh tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi ASN dan bekerja di instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Jika ingin mendaftarkan diri pada proses seleksi CASN 2023, pastikan untuk mendapatkan informasi yang valid melalui instansi resmi dan kanal media sosial resmi instansi terkait untuk menghindarkan diri dari segala jenis tindak kejahatan seperti penipuan.***
