BERITASOLORAYA.com - Pernahkah Anda berpikir, mengapa siswa atau siswi yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar atau yang disebut PIP? PIP adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan dana bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
Siswa yang berasal dari keluarga miskin seharusnya dapat diusulkan sebagai penerima PIP untuk mendapatkan bantuan pendidikan.
Namun, terkadang ada kasus di mana siswa dari keluarga miskin tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai penerima PIP.
Baca Juga: Aturan Jam Kerja Baru, Ternyata Tidak Semua ASN PNS dan PPPK Boleh Fleksibel, Ada Ketentuannya
Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi mengenai PIP, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, atau kurangnya pemahaman dari pihak keluarga peserta didik mengenai pentingnya pendidikan dan bantuan PIP.
Akibatnya, siswa dari keluarga miskin yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan PIP terkadang tidak mendapatkannya, sementara siswa dari keluarga yang lebih mampu dapat mengakses bantuan PIP dengan mudah.
Lalu faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi?
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari akun Instagram resmi Puslapdik Kemendikbud, Selasa, 02 Mei 2023, ada beberapa alasan mengapa seorang siswa tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP.
Salah satunya adalah karena data siswa tersebut belum dinyatakan Layak PIP oleh satuan pendidikan melalui tanda centang Layak PIP di Dapodik.
Selain itu, meskipun tanda centang Layak PIP sudah dicantumkan, namun data peserta didik tersebut masih belum valid karena terdapat ketidaksesuaian pada variabel seperti NIK, NISN, tanggal lahir, atau nama ibu kandung.
Untuk mengantisipasi terjadinya kasus tersebut yang perlu disiapkan adalah langkah-langkah yang matang dalam pengusulan PIP fase ke-2 tahun 2023.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengimbau satuan pendidikan untuk melakukan tindakan pro-aktif dalam pendataan terhadap seluruh peserta didiknya yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang berpotensi dinyatakan Layak PIP.
Baca Juga: Perpres Nomor 21 Tahun 2023, Jam Kerja Baru ASN PNS dan PPPK Boleh Fleksibel Asalkan Begini
Dalam melakukan pendataan, satuan pendidikan perlu memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan valid, dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan untuk pemutakhiran data peserta didik yang dinyatakan Layak PIP.
Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dalam akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang membutuhkan bantuan PIP untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Selanjutnya, satuan pendidikan perlu memperhatikan secara seksama dan tuntas terhadap keterisian data peserta didik yang dinyatakan Layak PIP.
Hal ini harus dilakukan agar data yang terkumpul seluruhnya lengkap, valid, dan logis untuk empat variabel utama, yaitu NIK, NISN, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung.
Baca Juga: Presiden Jokowi Imbau ASN PNS dan PPPK Harus Sudah Pakai Aturan Baru Sebelum…
Satuan pendidikan harus memastikan data peserta didik Layak PIP yang terkumpul sudah benar-benar valid, seperti melakukan verifikasi data secara berkala dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari peserta didik dan keluarganya.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, satuan pendidikan dapat membantu mempercepat proses pengusulan PIP, serta memastikan bahwa bantuan PIP yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang membutuhkan.***