BERITASOLORAYA.com – Sebanyak lebih dari 564 ribu guru non sertifikasi diminta Kemdikbud untuk mengumpulkan beberapa berkas untuk mengikuti program sertifikasi tahun 2023.
Kemdikbud kembali membuka pendaftaran program sertifikasi yang juga disebut dengan Pendidikan Profesi Guru atau PPG Dalam Jabatan 2023.
Program PPG Dalam Jabatan merupakan kesempatan bagi guru dan kepala sekolah mendapatkan sertifikat pendidik.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari surat edaran Kemdikbud dengan nomor 0869/B2/GT.00.05/2023, peserta PPG Dalam Jabatan 2023 dibagi menjadi dua kategori sasaran, yakni kategori A dan kategori B.
Baca Juga: Pendaftar PPG Dalam Jabatan 2023 Dibedakan Jadi 2 Kategori, Ada Guru dan Kepala Sekolah yang Bebas dari Ini
Guru yang termasuk sasaran kategori A merupakan guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022. Kemdikbud mencatat terdapat sebanyak 352.668 orang guru kategori A.
Di sisi lain, sasaran kategori B merupakan para guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi PPG. Jumlah guru kategori B adalah sebanyak 564.387 orang.
Nah, 564.387 orang guru ini diwajibkan untuk mengikuti seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 mulai tanggal 30 Mei 2023 lalu hingga 11 Juni 2023.
Terdapat sejumlah berkas yang wajib dikumpulkan guru maupun kepala sekolah yang termasuk sasaran kategori B. Berikut penjelasan selengkapnya.
Syarat Administrasi Guru
Berikut syarat administrasi bagi guru untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan 2023:
a. hasil scan ijazah S1/D4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi). Adapun bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti.
b. hasil scan SK Pengangkatan Pertama sebagai guru (asli/fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota).
c. hasil scan (asli/fotokopi legalisir) dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut:
1) SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS (asli atau fotokopi legalisir dinas pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD)
2) SK Pengangkatan PPPK yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru PPPK (asli atau fotokopi legalisir dinas pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD)
3) SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir (2021/2022 dan 2022/2023) bagi guru non ASN di sekolah negeri (asli atau fotokopi legalisir dinas pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD)
Baca Juga: CEK SIMPKB, Guru Wajib Ikut Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 Jika Dapat Notifikasi Ini...
4) SK Pengangkatan 2 tahun terakhir (2021/2022 dan 2022/2023) bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (asli atau fotokopi legalisir ketua yayasan)
d. hasil scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022/2023 (asli atau fotokopi legalisir Kepala Sekolah).
e. hasil scan pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000.
Syarat Administrasi bagi Kepala Sekolah
Berikut syarat administrasi bagi guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah:
a. hasil scan ijazah S1/D4 (asli atau fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti.
b. hasil scan SK Pengangkatan Pertama sebagai guru (asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota).
c. hasil scan SK Pengangkatan terakhir sebagai Kepala Sekolah (asli/fotokopi legalisir). SK Pengangkatan tersebut dilegalisir oleh:
1) Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Kepala Sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
2) Ketua Yayasan bagi Kepala Sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d. hasil scan pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000.
Baca Juga: LENGKAP, Cara Daftar PPG Prajabatan 2023 melalui Log In SIMPKB, Calon Guru Sertifikasi Wajib Tahu
Nah, itulah syarat administrasi bagi guru dan kepala sekolah yang wajib dikumpulkan guru untuk mengetahui PPG Dalam Jabatan 2023.***