Network
Penegasan status kepegawaian tersebut diberi batas waktu hingga 23 November 2023 dan tetap tidak diperkenankan mengangkat pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Terbitnya SE MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 menjadi perhatian banyak pihak, baik dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah. Berbagai diskusi dan upaya dilakukan agar setiap tenaga honorer, termasuk guru honorer memiliki jaminan masa depan.
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyiapkan satu juta kursi bagi Calon PPPK dan CPNS.
Pengadaan Calon ASN ini telah disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim, Mahfud MD dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada Selasa, 28 Juni 2022.
"Pengadaan calon ASN diperuntukan bagi setiap WNI, sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar jadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan, tentu saja," kata Mahfud MD.
Terkait rekrutmen guru honorer sebagai guru PPPK telah diatur dalam Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan PPPK Guru tahun 2022.
Tenaga honorer yang termasuk di dalamnya guru honorer dapat menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan status kepegawaian yang sah di mata hukum agar dapat tetap bekerja di lingkungan instansi pemerintahan.***
