Network
BERITASOLORAYA.com- Penggunaan pakaian adat jadi seragam sekolah siswa SD, SMP, SMA, maupun SMK masih menjadi persoalan di beberapa sekolah.
Seperti diketahui Kemdikbud telah resmi merilis aturan baru seragam sekolah peserta didik SD, SMP, SMA, maupun SMK.
Adanya aturan baru seragam sekolah peserta didik SD, SMP, SMA, hingga SMK ini disampaikan melalui Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022, yang dirilis pada tanggal 9 September 2022.
Di dalam Permendikbud Ristek tersebut turut dijelaskan perubahan seragam sekolah yang tercantum hari khusus menggunakan pakaian adat.
Hal tersebut tampaknya membuat beberapa orang tua maupun daerah belum memahami terkait aturan khusus penggunakan pakaian adat saat peserta didik sekolah.
Baca Juga: Pada PPPK 2022, Guru Sekolah Swasta Ditarik ke Negeri, Begini Jawaban Nadiem Makarim: Seolah-olah...
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan terkait isu pakaian adat yang beredar di kalangan masyarakat.
Di mana banyak masyarakat yang menganggap kalau penggunaan pakaian adat di satuan pendidikan merupakan hal yang wajib.
Nadiem menepis anggapan tersebut melalui Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama dengan Kemdikbud Ristek, pada Kamis, 10 November 2022.
Pada Raker tersebut Nadiem menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan untuk menggunakan pakaian adat.
Di mana isi dari Permendikbud tersebut hanya untuk menjadikan pakaian adat sebagai suatu hak bagi sekolah yang ingin memakainya.
“Tidak ada kewajiban apapun untuk menggunakan baju adat, kita hanya meluruskan suatu hak yang memang dari dulu sudah ada setiap sekolah,” kata Nadiem.
Lebih lanjut Nadiem menyampaikan bahwa aturan memakai pakaian adat bagi peserta didik SD, SMP, SMA, maupun SMK merupakan pilihan yang bisa diambil oleh satuan pendidikan ataukah tidak.
“Punya hak untuk melaksanakan opsi baju adat, kalau mereka menginginkannya dan Permendikbud itu hanya memberikan opsi sama sekali tidak ada kewajiban,” kata Nadiem.
Baca Juga: P1 Tidak Diangkat Jadi ASN PPPK Guru 2022, Anggota DPR RI Sentil Bupati yang Enggan Buka Formasi
Menteri yang berkelahiran bulan Juli tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah memaksa untuk satuan pendidikan menggunakan pakaian adat.
Terlebih hal tersebut disadarinya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, khususnya bagi para orang tua.
“Tidak mungkin kita pernah memaksa, apalagi dengan ada beban biaya yang lebih besar,” kata Nadiem.
“Jadi mohon kalau bisa dilihat di dalam Permendikbud itu sangat jelas bahwa itu hanya opsi,” lanjutnya.***
