Network
Kebijakan terkait tunjangan PPPK oleh Pemda juga tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai berstatus PPPK.
Pegawai PPPK yang bekerja di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, gaji dan tunjangannya dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai aturan PP.
Baca Juga: Keuntungan Guru Penggerak Salah Satunya Bisa Punya Jabatan Ini! Mulai Tahun Depan?
Ada sebuah kebijakan baru, yakni Persesjen Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 pembaharuan dari kebijakan sebelumnya Persesjen Kemendikbudristek Nomor 6 Tahun 2020.
Guru yang berstatus sebagai Guru PNSD dan juga non PNS, yang bertugas di daerah khusus berhak mendapatkan Tunjangan Khusus Guru atau TKG sesuai keputusan Mendikbudristek Nomor 160/P/2021.
Mengacu juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Bagi guru PNS terdapat tunjangan yang besarannya satu kali gaji pokok, ditambah potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Besaran tunjangan untuk guru non PNS yang sebesar gaji pokok, ditujukan bagi guru yang sudah memiliki SK Inpassing.
Guru non PNS yang belum mempunyai SK Inpassing, maka besaran tunjangan yang diperoleh guru tersebut berjumlah Rp1.500.000/bulan.
