BERITASOLORAYA.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah program bantuan sosial atau bansos yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah mengimplementasikan beberapa program bansos yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu program bansos yang diberikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini memberikan bantuan uang kepada peserta didik dari keluarga miskin di tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat.
Besaran bansos yang diberikan melalui PIP sangat beragam, mulai dari Rp 450 ribu per tahun untuk anak SD, Rp 750 ribu per tahun untuk anak SMP, hingga Rp 1 juta per tahun untuk anak SMA/SMK.
Selain itu, ada juga Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang memberikan bansos dalam membayarkan iuran bagi masyarakat yang tidak mampu.
Pada tahun 2018, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) JKN-KIS mencapai 92,4 juta penduduk. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk program ini.
Pada tahun 2019, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) meningkat menjadi hampir 96,8 juta penduduk atau sekitar 38 persen dari total populasi Indonesia menerima manfaat dari program ini.
Program Keluarga Harapan (PKH) juga merupakan salah satu program bantuan yang penting. Tujuan program PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anak.
Jumlah keluarga penerima manfaat PKH telah diperluas dari 2,8 juta pada tahun 2014 menjadi 6 juta pada tahun 2016, dan ditingkatkan lagi menjadi 10 juta pada tahun 2018. Setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp 1.890.000 per tahun.
Selain itu, ada juga program bantuan pangan non tunai yang dikenal sebagai Bansos Rastra. Transformasi subsidi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pada tahun 2017, program ini telah dimulai dengan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat. Secara bertahap, program ini diperluas hingga mencakup 15,5 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2019.
Pemerintah, melalui program BPNT, memberikan bantuan senilai Rp 110.000 per bulan kepada keluarga penerima manfaat melalui Kartu Keluarga Sejahtera, yang dapat digunakan untuk membeli beras dan/atau telur melalui e-warong.
Adapun perluasan program bansos ini merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Data menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 9,82% pada tahun 2018, serta penurunan Gini rasio dari 0,408 menjadi 0,389 pada periode yang sama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.
Pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program-program ini, termasuk unsur masyarakat dan dunia usaha.
Koordinasi pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik, penanganan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan evaluasi program menjadi langkah-langkah yang diambil oleh Kemenko PMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program bansos.
Dengan adanya program bansos yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya.
Melalui program-program ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakatnya.***