Network
BERITASOLORAYA.com – Bagi para guru yang sudah memenuhi ketentuan, ada berbagai jenis tunjangan yang disediakan pemerintah.
Beragam tunjangan untuk para guru mulai dari tunjangan profesi yang dikhususkan bagi guru sertifikasi, tunjangan khusus untuk guru yang mengabdi di daerah khusus, hingga tambahan penghasilan untuk guru non sertifikasi.
Penyaluran tunjangan untuk para guru penerima tentu sudah diatur oleh pemerintah. Perlu diketahui, untuk tahun depan atau tahun 2023 Kemdikbud merencanakan perubahan alur birokrasi pemberian tunjangan guru.
Lantas, apakah perubahan dalam penyaluran tunjangan guru akan lebih menguntungkan bagi para guru atau sebaliknya? Simak penjelasan dalam artikel ini.
Baca Juga: Seleksi Pelamar Umum PPPK Guru 2022 Diundur Jadi Tahun Depan, Ini Jadwal Selengkapnya
Di penghujung tahun 2022, Mendikbudristek Nadiem telah membocorkan anggaran Kemdikbud untuk tahun 2023, di mana anggaran untuk tunjangan guru menjadi salah satu yang terbesar.
Adapun tunjangan untuk guru masuk ke dalam kategori pendanaan wajib. Selain tunjangan guru, adalam anggaran pendanaan wajib terdapat PIP, tunjangan dosen, dan KIP.
“Total anggaran Kemdikbud ristek 2023 sekitar Rp80,22 triliun dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun,” ungkap Nadiem.
Selain anggaran pendanaan wajib, Rp4,57 triliun dari anggaran Kemdibkud tersebut dialokasikan untuk prioritas Kemdikbud ristek yakni program Merdeka Belajar.
Berdasarkan keterangan Nadiem, nominal anggaran yang telah ditetapkan digunakan untuk beragam pengembangan seperti pelaksanaan asesmen nasional, kurikulum merdeka belajar, hingga program Guru Penggerak.
Bukan hanya itu saja, program pendampingan kepada sekolah penggerak yang masuk dalam daerah 3T atau terdepan, terluar, tertingga dan program literasi juga masuk dalam anggaran tersebut.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru, Ada Kabar Gembira Menanti Guru Sertifikasi! Siap-siap...
Terkait pemberian tunjangan untuk guru, Nadiem menyampaikan hal penting lain yang wajib diketahui.
Kemdikbud berencana untuk mengubah tunjangan kepada guru dari DAU atau Dana Alokasi Umum.
Peraturan yang masih berlaku hingga kini, dana tunjangan guru akan ditransfer terlebih dahulu ke pemerintah daerah lalu dibayarkan lewat pemda ke para guru penerima.
Ke depannya, Nadiem ingin alur birokrasi tersebut dipersingkat, sehingga nantinya, pemerintah pusat akan menjadi pihak yang langsung mentransfer tunjangan ke rekening para guru.
Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para guru penerima tunjangan karena dana tunjangan bisa lebih cepat diperoleh lantaran alur birokrasinya lebih singkat.
Adapun untuk anggaran Kemdikbud tahun 2023 juga akan dialokasikan untuk program digitalisasi pendidikan.
Pihak Kemdikbud akan terus meningkatkan platform teknologi yang dapat dinikmati secara gratis baik itu untuk guru maupun kepala sekolah.
“Platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” pungkas Nadiem.
Baca Juga: Inilah 23 Daftar Peserta Partai Pemilu 2024, Cek Berikut
Sejalan dengan program yang diusung Kemdikbud, fokus APBN pada tahun 2023 salah satunya berada pada peningkatan SDM atau sumber daya manusia.
Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memberikan alokasi dana tinggi para Kemdikbud yang membidangi aspek sumber daya manusia itu sendiri.***
