Network
BERITASOLORAYA.com – KJP Plus merupakan salah satu program bantuan sosial pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi siswa yang memenuhi syarat.
Akhir-akhir ini, beredar informasi bahwa KJP Plus siswa perokok akan dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta. Pencabutan KJP Plus bagi siswa perokok dirasa sudah tidak sejalan dengan tujuan pemberian fasilitas tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat pada Selasa, 16 Mei 2023. Selain merokok, masih ada 22 larangan yang wajib dipatuhi penerima KJP Plus.
Baca Juga: Jangan Galau, KJP Plus Tahap 1 Mei 2023 Pasti Cair Minggu Depan, Cek Penjelasan Disdik DKI Jakarta
Syaefuloh Hidayat mengatakan bahwa pihaknya harus memberikan edukasi kepada siswa perokok, salah satunya dengan mencabut KJP Plus. Ia menambahkan bahwa masih ada siswa lain yang membutuhkan bantuan sosial tersebut.
“Tentu sebagai pembelajaran, kita harus berikan edukasi kepada mereka. Salah satunya, sanksi sementara KJP-nya dicabut karena sudah tidak sejalan dengan tujuan awal dan masih ada orang lain yang membutuhkan. Maka, kita alihkan ke mereka,” terang Syaefuloh Hidayat.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa KJP Plus ditujukan untuk membantu para siswa yang kurang mampu. Dana tersebut bisa dibelikan berbagai keperluan sekolah, uang transportasi, maupun makanan bersubsidi.
Adapun bagi penerima KJP Plus yang merupakan siswa perokok, dalam rangka edukasi, KJP Plus bisa dicabut dalam satu periode atau selama enam bulan. Jika siswa dapat memperbaiki diri, maka bukan tidak mungkin KJP Plus kembali diaktifkan.
“Jadi, kita bisa lihat, jika kemudian dalam rangka edukasi bisa dicabut dalam satu periode (6 bulan). Kemudian setelah ini (siswa dapat) memperbaiki diri, perilakunya, maka tidak menutup kemungkinan akan diaktifkan kembali pada periode berikutnya,” terangnya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial pendidikan, ada 23 larangan yang wajib diketahui dan dipatuhi siswa penerima KJP Plus.
Adapun 23 larangan dalam Pergub tersebut antara lain:
1. Siswa membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang sudah diatur dalam Pergub
2. Siswa merokok
3. Siswa menggunakan dan mengedarkan narkoba
4. Siswa melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas, atau pelecehan seksual
5. Siswa terlibat dalam kekerasan atau perundungan
