BERITASOLORAYA.com- Persoalan tenaga honorer atau non ASN yang bekerja di lingkungan Instansi pemerintah masih menjadi persoalan.
Pasalnya di tahun 2023 ini, tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan lagi direkrut untuk bekerja di lingkungan Instansi pemerintah.
Terkait dengan persoalan tenaga honorer tersebut, diketahui pemerintah sendiri telah menyiapkan tiga opsi penyelesaian permasalahan non ASN.
Yanuar Prihatin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyampaikan bahwasanya pemerintah telah menyiapkan tiga opsi untuk penyelesaian permasalahan tenaga honorer.
Baca Juga: Kemdikbud Minta Seluruh Guru Segera Daftar Program ini, Tutup 3 Hari Lagi
Adanya opsi penyelesaian tenaga honorer ini, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pendataan.
Dengan jumlah tenaga honorer yang fantastis, Yanuar menyampaikan bahwa terdapat 2,3 juta non ASN yang ada di lingkungan Instansi pemerintah.
“Pemerintah kan sudah melakukan tahap awal yaitu pendataan terhadap tenaga non ASN, nah itu jumlahnya luar biasa 2,3 juta,” kata Yanuar.
Yanuar juga mempertanyakan dengan jumlah 2,3 juta tenaga honorer tersebut akan diapakan oleh pemerintah.
Sebab jumlah tersebut berasal dari berbagai sektor seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan lain sebagainya.
“2,3 juta mau diapain, ini kan dari banyak sektor dari mulai guru, tenaga kesehatan sampai tenaga teknis lainnya,” kata Yanuar.
Yanuar juga menyampaikan kalau jumlah tersebut bisa termasuk tenaga honorer pada jabatan supir, petugas kebersihan, dan lainnya.
Dalam hal ini, Yanuar menjelaskan bahwa persoalan tersebut harus di mapping, lalu dibuat clusternya, sehingga pemerintah bisa memetakan 2,3 juta tenaga honorer.
Baca Juga: Tenaga Honorer Kategori Ini Bersiap 4 Hari Lagi, BKN Akan Beri Pengumuman. Catat Tanggalnya...
Setelah dipetakan, barulah pemerintah akan mengusulkan, mengkaji terkait dengan berbagai macam opsi penyelesaian tenaga honorer.
Di samping itu, Yanuar juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengusulkan tiga opsi, yakni pertama diangkat seluruhnya, dihapus seluruhnya, dan diangkat dengan berdasarkan prioritas.
Meski ketiga opsi sudah ada, Yanuar sendiri menyampaikan tetap diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek.
Kajian dari berbagai macam aspek tersebut termasuk aspek keuangan atau anggaran, aspek sosiologi, aspek antropologi, dan lainnya.
Baca Juga: Selamat, Honorer Tenaga Teknis Ini Masuk Daftar Prioritas Diangkat jadi PNS. Ada Jabatan Ini...
Terkait dengan ketiga opsi tersebut juga telah disampaikan oleh MenpanRB, Azwar Anas pada saat Rapat Kerja bersama DPR RI, pada tahun 2022 lalu.***