Network
BERITASOLORAYA.com - Ada kabar baik bagi tenaga honorer dari Kementerian PANRB, dimana layanan bagi honorer akan semakin dipermudah.
Kebijakan baru dari PANRB ini akan mulai diterapkan bulan Januari 2023 dan akan berlaku bagi semua tenaga honorer.
Kabar baik bagi tenaga honorer ini berlangsung sekaligus dengan berita penghapusan tenaga honorer tahun 2023 ini. Namun yang pasti, urusan proses bisnis layanan tenaga honorer akan semakin mudah dan juga cepat.
MenpanRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemangkasan untuk proses bisnis layanan kepegawaian menggunakan cara digitalisasi.
“Tiga bulan terakhir BKN dan Kementerian PANRB secara kolaboratif mewujudkan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kemudahan layanan kepegawaian melalui digitalisasi ini akan berdampak positif kepada jutaan PNS,” ujar Azwar Anas.
Dalam kebijakan baru tersebut, proses pemangkasan akan dilakukan untuk proses bisnis layanan dan juga aspek infrastruktur sistem yang digunakan oleh ASN dan non ASN.
Nantinya, layanan kepegawaian akan menggunakan satu sistem yang sama, yaitu Sistem Informasi ASN (SIASN).
Baca Juga: Guru Segera Catat, Jadwal Terbaru Pencairan Tunjangan Sertifikasi Tahun 2023, Bulan Ini Cair Lagi...
Hal ini sejalan dengan target dan misi dan pemerintah untuk mencapai satu data Indonesia dan juga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pemangkasan untuk layanan kepegawaian ini terdiri dari beberapa macam, mulai dari proses layanan pensiun dari dari 5 tahapan menjadi 2 tahapan saja.
Lalu ada juga layanan kenaikan pangkat dari 8-14 tahapan menjadi 2 tahapan saja setelah melakukan pemangkasan. Layanan pindah instansi dari 11 tahapan kini hanya menjadi 2 tahapan saja.
Baca Juga: Seleksi CPNS Dibuka Tahun Ini, Cek Dulu Besaran Gaji yang Diterima Setiap Golongan
Lalu bagi yang ingin memperbaiki NOP dari 2 tahap kini bisa selesai hanya dalam waktu 2 hari kerja saja.
Pemangkasan ini diharapkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bisa mempermudah ASN dan non ASN untuk mempermudah mengurus layanan pegawai.
“Misalnya soal pensiun. Tiap tahun yang pensiun jumlahnya bermacam-macam, tapi berkisar 100.000-150.000 pegawai. Nah dengan layanan yang singkat, beliau-beliau yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara tidak perlu repot mengurus administrasi pensiunnya,” kata Azwar Anas.
Baca Juga: Penting: Guru Non Sertifikasi Segera Pahami Ini Sebelum PPG Dalam Jabatan Kembali Dibuka!
“Pemangkasan proses bisnis lewat digitalisasi ini akan membawa manajemen ASN Indonesia selangkah lebih maju lagi. Nanti disentuh dengan aspek peningkatan kompetensi dan sistem reformasi birokrasi tematik yang fokus pada dampak, kita akan bersama-sama mewujudkan birokrasi yang profesional,” lanjut Anas.
Semua kebijakan tersebut akan mulai berlaku bulan Januari 2023 dan akan menjadi program percepatan pemerintah untuk mendukung misi menjadi layanan pemerintah berbasis digital.***
