Network
Para tenaga honorer memang sedang gusar karena pemerintah ingin menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 ini.
“Dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan jelas menegaskan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat ke arah sana. Karena itu, kami semua menaruh harapan tenaga K2 ini bisa diikutsertakan pada seleksi P3K,” kata Dani.
Pemerintah Pusat belum membuka seleksi dan rekrutmen PPPK kepada para tenaga honorer K2 secara merata.
Baca Juga: Pengumuman Penting bagi Tendik yang Ingin Dapat Sertifikasi Guru dalam Program Ini, Simak Baik-Baik
Karena hal tersebutlah, Dani berharap ada perhatian dari pemerintah untuk tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat di setiap daerah.
Pemerintah harus bertanggung jawab kepada tenaga honorer K2 karena gaji honorer dibayarkan oleh pemerintah.
Pemerintah harus memperhatikan nasib tenaga honorer agar bisa menjadi lebih sejahtera dalam hal ekonomi dan keuangan.
“Tenaga honorer K2 ini banyak yang masih di bawah UMR Kota Cirebon. Saya kira ini prioritas yang diperjuangkan. Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat dari pemerintah Kota Cirebon,” kata Dani.
Dani sudah melakukan konsultasi dengan BKPSDM lewat pembukaan seleksi formasi untuk tenaga honorer K2 kategori tenaga administrasi dan juga tenaga teknis tahun 2023.
