Network
Uu berpendapat bahwa pemerintah tengah memperjuangkan nasib tenaga honorer, utamanya dari bidang kesehatan, pendidikan, teknik, dan lainnya yang bakal diprioritaskan untuk diangkat sebagai pegawai PPPK.
Maka dari itu, ia meminta agar pemda di wilayah Jawa Barat bisa memaksimalkan proses input data tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi ada bisa diajukan ke pusat.
“Kami juga minta para bupati walikota untuk emamsukkan data mereka di saat ada kesempatan dan harus dijadikan prioritas, karena dalam aturan, yang dijadikan prioritas itu adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknik di lokasi yang memungkinkan dan jumlah penduduk,” tuturnya.***
