Network
BERITASOLORAYA.com – Transportasi dinas merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan operasional kantor. Pemerintah Indonesia menyediakan alokasi anggaran khusus untuk peruntukkan transportasi atau kendaraan dinas bagi ASN eselon III yang memiliki tugas sebagai kepala kantor.
Transportasi dinas memberikan keuntungan mobilitas tinggi kepada para ASN. Dengan tersedianya sarana kendaraan dinas, ASN dapat lebih mudah mengakses wilayah tertentu untuk melaksanakan pelayanan publik.
Penyediaan transportasi atau kendaraan dinas, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional kinerja ASN.
Hal ini dimungkinkan sebagai tentunya dengan melakukan perjalanan operasional kantor menggunakan transportasi atau kendaraan dinas akan mempermudah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut.
Dikutip BeritaSoloRaya.com berdasarkan Peraaturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 pada tanggal 1 Februari 2024 dituliskan bahwa terdapat alokasi khusus yang diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan dinas. Hal ini dapat ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dengan posisi sebagai Kepala Kantor.
Beberapa provinsi di Indonesia yang disediakan alokasi khusus untuk pengadaan kendaraan dinas bagi ASN eselon III yang memiliki jabatan sebagai kepala kantor, di antaranya yaitu alokasi anggaran kendaraan dinas untuk Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Pejabat ASN yang menempati posisi jabatan struktural eselon III dan memiliki tanggung jawab tambahan sebagai Kepala Kantor di Provinsi Papua Barat Daya berhak untuk mendapatkan alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas.
Proses pengadaan kendaraan tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dibagi menjadi 3 kategori.
Pertama, jumlah alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas jenis pick up mencapai Rp296.853.000 per unit.
Kedua, jumlah alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas jenis mini bus mencapai Rp424.712.000 per unit.
Ketiga, jumlah alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas jenis double gardan mencapai Rp560.900.000 per unit.
Pejabat ASN yang menempati posisi jabatan struktural eselon III dan memiliki tanggung jawab tambahan sebagai Kepala Kantor di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan berhak untuk mendapatkan alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas.
Proses pengadaan kendaraan tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dibagi menjadi 3 kategori.
Pertama, jumlah alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas jenis pick up mencapai Rp319.897.000 per unit.
Kedua, jumlah alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas jenis mini bus mencapai Rp393.635.000 per unit.
Ketiga, jumlah alokasi biaya untuk pengadaan transportasi/kendaraan dinas jenis double gardan mencapai Rp564.390.000 per unit.
Secara keseluruhan, hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan alokasi anggaran termahal transportasi dinas yakni pada pengadaan jenis mobil double gardan.
Ternyata, pengadaan mobil double gardan untuk transportasi dinas ASN yang diperuntukkan khususnya bagi ASN eselon III yang berprofesi sebagai kepala kantor yakni dinilai dapat meningkatkan mobilitas ASN dibandingkan tipe kendaraan lainnya.
Ketersediaan kendaraan yang kokoh dari mobil double gardan dengan daya tahan tinggi dapat mengurangi waktu yang dihabiskan oleh ASN untuk melakukan perjalanan dinas. Terutama untuk daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau.
Namun, tantangan terbesar adalah keyakinan dan transparansi ASN eselon III yang berprofesi sebagai Kepala Kantor agar mampu memanfaatkan alokasi biaya pengadaan kendaraan dinas dari pemerintah sebagaimana mestinya.
Dalam artian, ASN tidak boleh menggunakan biaya alokasi khusus untuk pengadaan transportasi atau kendaraan dinas tersebut guna melakukan kepentingan pribadi.***
